DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali untuk mengakselerasi realisasi target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2026. Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Denpasar, Rabu (19/8/2026).
Koster menegaskan bahwa berbagai program pembangunan yang telah dirancang tidak akan berjalan tanpa dukungan anggaran yang memadai. Ia meminta para pegawai untuk mengubah cara kerja lama yang dinilainya tidak lagi relevan.
"Kita banyak program, tidak akan bisa jalan kalau tanpa dukungan anggaran, oleh sebab itu, saya minta jajaran bekerja maksimal, jangan kerja biasa-biasa saja, datang jam delapan pulang jam empat," kata Koster dalam keterangannya di Denpasar, Rabu.
Target Tambahan 10 Persen dan Capaian Hingga Pertengahan Agustus
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal April 2026 yang menyepakati adanya penambahan target pendapatan sebesar 10 persen pada setiap OPD penghasil PAD. Kesepakatan itu diambil untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai agenda pembangunan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali I Dewa Tagel Wirasa memaparkan bahwa realisasi PAD Bali hingga 14 Agustus 2026 telah mencapai Rp2.499.175.145.467. Capaian tersebut setara dengan 58,95 persen dari target induk yang ditetapkan sebesar Rp4.239.252.167.568.
Penerimaan daerah itu ditopang oleh empat sektor utama: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
OPD Mana Saja yang Jadi Sorotan Utama?
Melihat data realisasi yang ada, Gubernur Koster memberikan perhatian khusus pada sejumlah OPD penghasil yang dinilai perlu mempercepat kinerjanya. Instansi tersebut meliputi Bapenda, BPKAD, BKPSDM, Badan Penghubung, Dinas Pariwisata, Dinas PUPRKim, Disnaker dan ESDM, serta Dinas Kesehatan.
Unit layanan kesehatan di bawah naungan Pemprov Bali juga menjadi fokus akselerasi, antara lain RS Mata Bali Mandara, RSU Bali Mandara, RS Dharma Yadnya, dan Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama.
Layanan Publik Dikelola Ala Sektor Swasta
Koster meminta agar sejumlah layanan publik yang memiliki potensi komersial dapat dikelola secara lebih profesional. Ia mendorong adopsi pola pengelolaan ala sektor swasta untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari unit-unit layanan tersebut.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kesamaan pemahaman di antara jajaran Pemprov Bali mengenai krusialnya dukungan anggaran dalam merealisasikan berbagai agenda pembangunan daerah. Melalui kinerja yang optimal dan inovatif, jajaran OPD diharapkan dapat berlomba memberikan kontribusi terbaik sekaligus meninggalkan peninggalan (legacy) yang membanggakan bagi instansi masing-masing maupun Pemprov Bali.
