DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster meminta pelaku industri financial technology (fintech) atau pinjaman daring (Pindar) memperbesar penyaluran pembiayaan ke sektor produktif di Pulau Dewata. Targetnya, dana mengalir ke petani organik, pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya, serta 440 ribu UMKM yang dinilai butuh suntikan modal.
Pernyataan itu disampaikan Koster saat menjadi pembicara dalam acara Fintech Lending Days (FLD) 2026 di Bali Sunset Road Convention Center, Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8). Ia menilai industri pembiayaan digital selama ini lebih banyak menjadikan Bali sekadar pasar, bukan mitra yang ekosistem usahanya perlu dipahami.
Dua Pertiga Pinjaman Daring Masih untuk Konsumsi
Koster membeberkan data nasional yang menunjukkan dua pertiga pembiayaan Pindar digunakan untuk konsumsi. Hanya sepertiga yang mengalir ke sektor produktif, padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan porsi pembiayaan produktif bisa mencapai 40 hingga 50 persen.
"Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri," ujar Koster di hadapan regulator dan pelaku usaha dalam forum yang digelar AFPI dan CNBC Indonesia tersebut.
Desa Adat Jadi Ujung Tombak Literasi Keuangan
Menurut Koster, kemudahan akses pinjaman tanpa diimbangi pemahaman risiko hanya akan menjerumuskan masyarakat pada utang impulsif. Ia menyebut banyak peminjam yang terjebak untuk belanja konsumtif, bukan modal usaha.
Untuk menekan risiko itu, Pemprov Bali siap menjadi mitra industri dalam mengedukasi masyarakat. Koster menyebut ada 1.500 Desa Adat yang bisa dijadikan saluran edukasi keuangan hingga ke akar rumput. Program literasi digital juga telah berjalan di jenjang SMA dan SMK di seluruh kabupaten/kota.
"Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif," imbuhnya.
AFPI Sebut Ekosistem Usaha Lokal Kunci Pertumbuhan
Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Bernadino Vega, menilai Bali punya potensi besar bagi industri Pindar. Ia menyebut sekitar 440 ribu UMKM di Bali membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
"Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan," kata Bernadino.
Ia menambahkan, tata kelola yang kuat serta penyaluran dan penagihan yang bertanggung jawab menjadi kunci agar industri ini tidak meninggalkan persoalan di kemudian hari. Koster pun menegaskan harapannya agar pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan transparansi produk dan perlindungan konsumen.
"Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari," tegasnya.
