MANGUPURA — Rencana Pemkab Badung memperbesar porsi saham di Tol Bali Mandara mendapat respons dingin dari DPRD setempat. Legislatif menilai langkah investasi senilai Rp85 miliar itu tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan peluang bisnis semata, tetapi harus dibarengi kajian komprehensif mengenai dampak finansial dan sosial.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, mengaku belum menerima laporan rinci terkait kabar kerugian yang disebut-sebut terjadi dalam pengelolaan investasi di jalan tol tersebut. Ia menegaskan setiap keputusan harus didasarkan pada data akurat, bukan sekadar asumsi yang berkembang.
Isu Kerugian Belum Terbukti, DPRD Tunggu Data Akurat
"Kalau dibilang merugi, jujur saya belum mendapatkan data itu. Nanti kita lihat dulu, apakah memang betul faktanya seperti itu," ujar Anom Gumanti saat dikonfirmasi, Jumat (14/8).
Menurutnya, investasi yang dilakukan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan langkah positif. Badung sendiri pernah merasakan manfaat investasi saat pandemi Covid-19 melalui pembagian dividen dari Bank BPD Bali yang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program masyarakat.
Investasi Tak Hanya Soal Untung Rugi, tapi Dampak Sosial
Anom Gumanti menegaskan bahwa investasi tidak boleh hanya dipandang dari sisi keuntungan finansial. Pemerintah juga harus melihat hasil atau dampak nyata yang diberikan kepada masyarakat.
"Investasi itu penting, tetapi outcome dari investasi itu apa, itu penting juga. Kalau memang merugi, meruginya karena apa? Apakah karena tidak adanya konsumen? Saya lihat tol itu berjalan. Atau apakah manajemennya tidak profesional? Itu kita lihat dulu," tegasnya.
Momentum Strategis di Tengah Perubahan Kebijakan Pusat
Peluang penambahan saham ini terbuka setelah adanya kebijakan pemerintah pusat yang membuat sejumlah pemegang saham tidak lagi menjadikan bisnis jalan tol sebagai prioritas utama. Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menilai momen ini strategis untuk memperkuat investasi daerah sekaligus diversifikasi sumber pendapatan.
Keberadaan Tol Bali Mandara selama ini dinilai memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat. Jalan tol yang menghubungkan sejumlah kawasan strategis di Bali itu juga membantu mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama di wilayah selatan Pulau Dewata.
Manfaat Jangka Panjang bagi Warga Jadi Pertimbangan Utama
Anom Gumanti mengatakan pembahasan terkait investasi itu tidak bisa dilakukan secara sepihak. DPRD Badung akan mengkaji berbagai aspek bersama seluruh anggota dewan, termasuk menghitung manfaat yang akan diterima masyarakat dalam jangka panjang.
"Kita tidak bisa melihat dari untung rugi saja, tetapi juga partisipasi sosial pemerintah terhadap masyarakatnya. Kalau memang itu dibutuhkan dan menjadi sarana vital bagi masyarakat, ya kenapa enggak?" katanya.
Meski belum mengambil keputusan, Anom Gumanti secara pribadi menilai investasi tersebut layak dipercepat apabila hasil kajian menunjukkan manfaat yang jelas bagi masyarakat Badung. "Kita pertimbangkan dulu. Kalau masalah percepat atau seperti apa, nanti kita bicarakan dulu dengan teman-teman. Tapi, kalau pendapat saya pribadi, kalau investasi ya menurut saya segera dilakukan, karena manfaatnya sudah jelas bagi masyarakat Badung," pungkasnya.
Langkah penambahan saham ini juga berkaitan dengan rencana pengembangan infrastruktur di Kabupaten Badung. Pemerintah daerah berambisi memperpanjang jaringan jalan tol yang saat ini berakhir di kawasan Nusa Dua hingga mencapai wilayah Sawangan.
