BALI — Dua raksasa BUMN, PLN dan Pupuk Indonesia, mulai menjalankan program pemangkasan jumlah anak usaha secara agresif. PLN menargetkan pengurangan entitas dari 44 menjadi 23 perusahaan pada 2028, sementara Pupuk Indonesia berencana memangkas dari 57 menjadi hanya 15 entitas pada 2027. Artinya, puluhan anak perusahaan akan dilepas melalui konsolidasi, divestasi, hingga restrukturisasi.
Mengapa Perampingan Ini Mendadak Dipercepat?
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa percepatan transformasi ini adalah kunci agar BUMN mampu bersaing di tengah tekanan ekonomi global. "Percepatan transformasi dan penguatan keandalan sistem kelistrikan menjadi kunci agar PLN semakin efektif mendukung ketahanan energi nasional," ujar Dony dalam keterangan resmi, Jumat (7/6/2026).
Bagi PLN, penyederhanaan ini juga berbarengan dengan evaluasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Saat ini, hampir 40 persen atau 1.634 proyek dari total rencana telah memasuki tahap pelaksanaan, meliputi pembangunan pembangkit listrik baru dan jaringan transmisi.
Pupuk Indonesia Bentuk Tiga Subholding Baru
Di sektor pupuk, restrukturisasi dilakukan dengan membentuk tiga subholding utama: Agrichemical, Industrial Chemical, dan Clean Ammonia. Ketiganya akan ditopang oleh Feedstock Co. yang mengelola pasokan bahan baku. Dony menegaskan, "Penyederhanaan entitas akan memperkuat fokus bisnis dan meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan."
Pupuk Indonesia menargetkan jumlah entitas turun menjadi 17 perusahaan pada akhir 2026, lalu kembali dirampingkan menjadi 15 perusahaan pada 2027. Langkah ini diambil agar perusahaan tidak lagi terbebani oleh biaya operasional anak usaha yang tidak produktif.
Apa Dampaknya bagi Masyarakat?
Efisiensi ini diharapkan mampu menekan biaya produksi dan distribusi, yang pada akhirnya berpotensi menjaga stabilitas harga listrik dan pupuk di dalam negeri. Dengan struktur yang lebih lincah, BUMN juga diharapkan lebih cepat merespons kebutuhan pembangunan infrastruktur energi dan ketahanan pangan nasional.
Program perampingan ini menjadi sinyal bahwa era ekspansi anak usaha tanpa kendali telah berakhir. Pemerintah melalui Danantara menginginkan BUMN yang lebih sehat, kompetitif, dan memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian.
