BALI — Periklindo mendesak pemerintah memasukkan kendaraan niaga listrik dalam skema insentif 2026 yang selama ini hanya menyasar mobil penumpang. Ketua Umum Moeldoko menilai bantuan untuk truk dan bus listrik bisa menekan biaya logistik serta konsumsi BBM bersubsidi. Usulan ini muncul setelah insentif mobil listrik penumpang tak lagi diberikan tahun ini.
Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menyampaikan permintaan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri agar cakupan insentif diperluas. Selama beberapa tahun terakhir, bantuan pembelian kendaraan listrik di Indonesia terbatas pada segmen mobil penumpang.
Ketua Umum Periklindo Moeldoko menegaskan perluasan itu bukan sekadar permintaan tambahan, melainkan bagian dari perencanaan mobilitas jangka panjang.
"Ke depan harus memikirkan bagaimana mobilitas masa depan. Pemerintah juga harus memperhatikan memberikan insentif pada kendaraan listrik komersial," ujar Moeldoko di Jakarta, seperti dikutip dari keterangannya.
Insentif Mobil Penumpang Berhenti, Kendaraan Niaga Belum Tersentuh
Pemerintah memberikan insentif pembelian kendaraan listrik sejak beberapa tahun lalu. Pada 2026, bantuan untuk mobil listrik penumpang tidak lagi diberikan. Periklindo menilai penghentian itu justru membuka ruang untuk mengalihkan perhatian ke segmen komersial.
Moeldoko menyoroti bahwa selama ini hanya mobil penumpang yang mendapat fasilitas. Padahal truk dan bus membutuhkan dorongan serupa agar adopsi elektrifikasi tidak pincang.
"Selama ini hanya mobil penumpang saja (yang diberikan insentif), ini perlu kita dorong," tuturnya.
Biaya Logistik dan Rantai Pasok Jadi Alasan Utama
Armada truk dan bus di Indonesia masih dominan berbahan bakar fosil. Ketergantungan itu membuat konsumsi BBM bersubsidi tetap tinggi dan emisi CO2 sulit ditekan.
Periklindo menilai kendaraan niaga listrik berkontribusi besar pada penurunan polusi sekaligus penghematan bahan bakar. Namun hambatan biaya masih jadi tembok utama.
"Harapan kami karena biaya logistik dan rantai pasok masih relatif tinggi, insentif bisa menekan biaya itu," tegas Moeldoko.
Biaya rantai pasok logistik di Indonesia tergolong tinggi. Elektrifikasi armada operasional berintensitas mobilitas tinggi, seperti bus antarkota dan antarprovinsi, diharapkan memangkas pengeluaran jangka panjang.
Bentuk Insentif yang Diusulkan: Pengurangan Pajak
Periklindo tidak hanya meminta perluasan cakupan, tetapi juga menawarkan bentuk insentif yang konkret. Moeldoko menyebut skema pengurangan pajak bisa disamakan dengan yang pernah berlaku untuk kendaraan penumpang.
"Kami menyampaikan kepada pemerintah kalau ada pemberian insentif, kendaraan komersial dimasukkan. Bentuknya bisa sama dengan kendaraan penumpang, yaitu pengurangan pajak," pungkasnya.
Usulan itu diharapkan memberi dorongan tambahan bagi pelaku usaha sektor logistik untuk beralih dari armada diesel ke listrik. Tanpa insentif, selisih harga awal kendaraan niaga listrik dinilai masih terlalu lebar dibanding versi konvensional.
Periklindo berharap pemerintah mempertimbangkan kebutuhan elektrifikasi kendaraan komersial dalam kebijakan insentif berikutnya. Sampai saat ini belum ada kepastian apakah usulan tersebut masuk dalam rancangan anggaran atau regulasi baru.
