DENPASAR — Opini WTP ke-13 ini diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana. Ia menyebut prestasi tersebut sebagai bentuk konsistensi Pemprov Bali dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance. Menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan semakin baik,” puji Nyoman Adhi.
Ada Temuan Berulang yang Perlu Direduksi
Meski meraih opini tertinggi, BPK tetap menemukan sejumlah catatan dalam LKPD 2025. Nyoman Adhi mengungkapkan bahwa mayoritas temuan bersifat berulang dan mengindikasikan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Oleh sebab itu, kami berharap temuan-temuan berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa yang akan datang,” imbuhnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa opini WTP bukan berarti tanpa celah. Pemprov Bali dituntut untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan agar temuan serupa tidak terulang di tahun-tahun mendatang.
Gubernur Koster: Harus Jujur, yang Sakit Dibilang Sakit
Menanggapi hasil pemeriksaan, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada BPK atas masukan dan koreksi yang diberikan. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menyusun rencana aksi (action plan) agar tindak lanjut hasil audit selesai tepat waktu dan sasaran.
“Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat di bilang sehat. Jangan sampai yang sakit di bilang sehat. Astungkara saya sangat terbantu karena dibantu oleh Sekda dan jajaran Perangkat Daerah yang baik,” katanya.
Koster juga mengaku rutin melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah setiap tahun. Evaluasi tersebut berbentuk rapor penilaian yang mengukur capaian masing-masing OPD terhadap target yang telah ditetapkan.
Rentetan Prestasi Pemda di Bali
Dalam kesempatan yang sama, Anggota I BPK RI juga menyoroti prestasi kepala daerah di Bali. Beberapa waktu lalu, sejumlah bupati/wali kota di Bali menerima apresiasi dari Kemendagri dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026.
“Baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di wilayah Bali ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa,” jelas Nyoman Adhi.
Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD 2025 tidak hanya dilakukan untuk tingkat provinsi. Agenda yang sama juga digelar untuk LKPD kabupaten/kota se-Bali, yang diterima oleh masing-masing ketua DPRD dan kepala daerah.
