BALI — Pemerintah resmi memulai penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap 2 untuk tahun 2026. Warga di seluruh kabupaten/kota di Bali yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kini sudah bisa memeriksa status pencairan secara mandiri melalui laman resmi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.
Kepastian penyaluran ini diperoleh dari portal informasi resmi yang memuat data penerima bansos nasional. Tahap 2 ini merupakan kelanjutan dari program bantuan sosial reguler yang menyasar warga kurang mampu. Bagi warga Bali yang sudah terbiasa menerima bantuan, prosedur pengecekan masih sama seperti tahap sebelumnya.
Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH dan BPNT via NIK
Pengecekan bisa dilakukan secara daring melalui situs resmi Kementerian Sosial. Warga cukup mengakses laman cekbansos.kemensos.go.id dari ponsel atau komputer.
Langkah pertama, masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai alamat KTP. Setelah itu, ketik nama lengkap yang tertera di KTP. Sistem akan menampilkan data penerima manfaat jika NIK dan nama yang dimasukkan cocok dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain melalui web, warga juga bisa menggunakan aplikasi "Cek Bansos" yang tersedia di Play Store. Aplikasi ini memudahkan warga memantau status pencairan tanpa harus datang ke kantor desa atau kelurahan.
Bansos Tahap 2: Jadwal dan Besaran Dana
Penyaluran bansos tahap 2 tahun 2026 ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Bagi penerima PKH, besaran dana yang diterima bervariasi tergantung komponen kesejahteraan dalam keluarga, seperti ibu hamil, anak sekolah, atau lansia.
Sementara itu, penerima BPNT akan mendapatkan bantuan pangan senilai Rp 200.000 per bulan. Bantuan ini disalurkan melalui agen bank milik negara (Himbara) dan bisa dibelanjakan di e-warong yang telah ditunjuk untuk kebutuhan sembako.
Jika NIK Tidak Terdaftar, Apa Langkah Selanjutnya?
Bagi warga Bali yang merasa berhak namun NIK-nya tidak muncul di sistem, disarankan untuk segera melapor ke pendamping sosial atau kantor desa setempat. Proses usulan perbaikan data harus dilakukan melalui musyawarah desa agar masuk ke dalam DTKS.
Pemerintah mengingatkan agar warga tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan bantuan dengan imbalan biaya tertentu. Proses verifikasi dan penyaluran bansos dilakukan secara gratis dan transparan melalui sistem.
