DENPASAR — Angka 93 persen penerima bansos salah sasaran di Denpasar menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat dan daerah. Kementerian PANRB pun menjadikan Bali sebagai lokasi uji coba Portal Perlinsos, sebuah sistem digital yang dirancang untuk menyaring data penerima bantuan secara lebih akurat.
Mengapa Angka Error Data Bansos di Denpasar Begitu Tinggi?
Data yang tumpang tindih, penerima yang sudah meninggal tetapi masih tercatat aktif, hingga warga mampu yang tetap masuk daftar penerima menjadi penyebab utama. Selama ini, verifikasi data masih dilakukan manual dan lintas instansi tidak terintegrasi. Akibatnya, bantuan yang seharusnya untuk warga miskin ekstrem justru dinikmati kelompok tidak berhak.
Kementerian PANRB menyebut Denpasar dan Badung sebagai wilayah dengan kompleksitas data tertinggi di Bali. Dua daerah ini memiliki mobilitas penduduk tinggi dan banyak warga pendatang yang belum terdata ulang secara berkala.
Portal Perlinsos: Cara Baru Menekan Kebocoran Bansos
Portal Perlinsos mengintegrasikan data kependudukan dari Dukcapil, data kemiskinan dari BPS, dan data penerima manfaat dari berbagai kementerian. Sistem ini bekerja secara real-time sehingga jika seorang penerima sudah tidak memenuhi syarat, statusnya langsung diperbarui.
“Uji coba ini bertujuan memastikan data penerima bansos benar-benar akurat. Kami targetkan error data bisa ditekan drastis dalam enam bulan ke depan,” ujar perwakilan Kementerian PANRB dalam keterangan resmi.
Pemerintah pusat menargetkan transformasi digital penuh di sektor perlindungan sosial pada akhir 2026. Bali dipilih sebagai percontohan karena infrastruktur digitalnya dinilai paling siap di Indonesia timur.
Apa Dampaknya bagi Warga Denpasar dan Badung?
Warga yang selama ini tidak menerima bansos padahal masuk kategori miskin ekstrem akan mulai terdata. Sebaliknya, penerima yang tidak layak akan dicoret secara otomatis oleh sistem. Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung diminta segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak ada gejolak saat data mulai dibersihkan.
Pembersihan data ini juga berdampak pada alokasi anggaran. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah bisa mengalihkan dana yang sebelumnya bocor ke penerima tidak tepat untuk program lain seperti perbaikan infrastruktur dasar atau pelatihan kerja.
Uji coba Portal Perlinsos di Bali akan berlangsung selama tiga bulan ke depan. Jika berhasil, sistem ini akan diperluas ke seluruh provinsi di Indonesia secara bertahap mulai 2026.
