BALI — Koreksi data dilakukan menyusul derasnya protes masyarakat di media sosial yang menilai penetapan desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil. Purbaya menegaskan bahwa perbaikan DTSEN menjadi prioritas karena data ini digunakan sebagai acuan utama penyaluran berbagai bantuan sosial dan subsidi pemerintah.
"Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Kucuran Dana Hampir Rp 7 Triliun untuk Sensus dan DTSEN
Purbaya merinci, total anggaran yang dialokasikan untuk BPS tahun ini mencapai lebih dari Rp 7 triliun. Dana tersebut tidak hanya untuk penyempurnaan DTSEN, tetapi juga mencakup pelaksanaan sensus nasional.
"Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak," jelasnya.
Ia menambahkan, Kementerian Keuangan memenuhi permintaan penambahan anggaran BPS di awal tahun. Langkah ini diambil untuk memastikan proses pendataan berjalan optimal dan menghasilkan basis data yang valid.
"Jadi mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," tutur bendahara negara tersebut.
Target Hasil Survei Lebih Rapi Tahun Depan
Purbaya mengakui bahwa kesalahan data merupakan hal yang lazim terjadi dalam setiap proses survei. Meski demikian, ia berharap tingkat akurasi data yang dihasilkan BPS pada tahun depan jauh lebih baik dibandingkan saat ini.
"Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di-survey. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," sebut Purbaya.
Apa Dampaknya bagi Penerima Bantuan?
Perbaikan data DTSEN ini menjadi krusial karena menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Kesalahan klasifikasi desil berpotensi membuat bantuan pemerintah salah sasaran, baik kepada masyarakat yang tidak berhak maupun yang justru berhak namun tidak menerima.
Dengan alokasi anggaran yang besar, pemerintah berharap akurasi data meningkat signifikan. Hal ini sekaligus menjawab keluhan publik yang selama ini mempertanyakan validitas data ekonomi yang digunakan untuk kebijakan distribusi bantuan.
