JEMBRANA — Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan memastikan setiap warga yang namanya masuk atau keluar dari daftar penerima bantuan sosial mendapat penjelasan resmi. Ia menegaskan bahwa agen Perlinsos tidak boleh hanya memasukkan data tanpa mengomunikasikan hasilnya ke masyarakat.
“Setelah semua data dimasukkan, hasilnya apa, sampaikan. Informasikan kalau warga itu layak atau tidak layak karena alasan apa,” ujar Bupati Kembang saat membekali agen Perlinsos di Ballroom Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Rabu (15/7/2026).
Ruang Sanggah dan Verifikasi Ulang ke Rumah Warga
Bupati menekankan bahwa warga yang sebelumnya menerima bansos lalu dinyatakan tidak layak pasti akan menyanggah. Ia meminta setiap sanggahan ditindaklanjuti dengan kunjungan ulang ke rumah warga untuk verifikasi lapangan.
“Jangan sampai tidak dikunjungi ketika ada yang menyanggah. Saya berharap sekali sampaikan itu supaya jelas,” imbuhnya.
Instruksi ini muncul sehari setelah Bupati turun langsung ke desa dan ikut menjadi agen pendataan. Dari monitoring itu, ia mendapati masih banyak warga yang tidak tahu hasil pendataan maupun status kelayakan mereka sebagai penerima bantuan.
Jembrana Peringkat Ketiga Tercepat di Bali, Bupati Soroti Kualitas Data
Secara kuantitas, Jembrana tercatat sebagai daerah tercepat ketiga di Bali dan peringkat kelima nasional dalam pelaksanaan pendataan Perlinsos. Sebanyak 1.549 agen—terdiri dari ASN, perangkat kewilayahan, dan pendamping PKH—diterjunkan untuk mendata 102.722 keluarga.
Namun Bupati Kembang mengingatkan bahwa kecepatan tidak berarti apa-apa tanpa akurasi. “Saya tidak mau hanya sekadar menjadi yang tercepat dalam urusan laporan. Saya mau kualitasnya baik. Agen-agen ini harus bekerja dengan teliti, hati-hati, valid, dan objektif. Yang paling penting adalah hasil akhirnya,” tegasnya.
Bappeda Diminta Validasi Ulang Data Perubahan Penerima
Di akhir arahannya, Bupati menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan validasi lanjutan terhadap setiap perubahan data penerima bantuan. Sinkronisasi ini diharapkan memastikan bansos hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak.
“Kita datang ke desa melibatkan semua agen Perlinsos, kita data ulang dan validasi data kemiskinan ini. Karena jujur kita katakan, di lapangan banyak data yang tidak valid. Yang mestinya dapat bantuan, malah tidak dapat,” kata Bupati.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Jembrana memperbaiki sistem pendataan agar penyaluran bantuan sosial berjalan lebih adil dan tepat sasaran. (yud/ub)
