TABANAN — Kekosongan kursi Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana yang berlangsung hampir setengah tahun akhirnya mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Tabanan. Pemkab memutuskan membuka seleksi terbuka untuk mengisi posisi pucuk pimpinan perusahaan daerah tersebut.
Jabatan itu diketahui lowong setelah Pasek Weda, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirut, tidak lagi menduduki posisi tersebut. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai penyebab kekosongan atau apakah Pasek Weda mengundurkan diri atau diberhentikan.
Seleksi Terbuka untuk Semua Kandidat
Pemkab Tabanan memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum. Kebijakan ini diambil agar Perumda Sanjayaning Singasana segera memiliki pemimpin tetap yang bisa menggerakkan roda organisasi.
Perumda Sanjayaning Singasana merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang mengelola sejumlah aset dan layanan publik di Tabanan. Dengan lowongnya posisi Dirut selama empat bulan, sejumlah program dan pengambilan keputusan strategis di perusahaan itu ikut terdampak.
Mengapa Proses Seleksi Baru Dibuka Sekarang?
Keterlambatan pembukaan seleksi sempat menjadi pertanyaan di kalangan pegawai dan pengamat kebijakan daerah. Namun, pihak Pemkab Tabanan belum memberikan pernyataan resmi mengenai jeda waktu antara kekosongan jabatan dan keputusan membuka seleksi.
Yang jelas, dengan dibukanya seleksi terbuka ini, publik dan pegawai di lingkungan Perumda Sanjayaning Singasana berharap proses pergantian pimpinan bisa berjalan cepat dan menghasilkan figur yang kompeten.
Fakta Singkat: Situasi Perumda Sanjayaning Singasana
- Jabatan Dirut lowong selama empat bulan tanpa kepastian.
- Pasek Weda adalah pejabat terakhir yang menduduki posisi Dirut sebelum lowong.
- Pemkab Tabanan baru membuka seleksi terbuka setelah tekanan dan kebutuhan operasional mendesak.
Belum ada batas waktu pasti kapan proses seleksi akan rampung. Namun, kalangan pegawai berharap Dirut baru bisa segera ditunjuk agar Perumda Sanjayaning Singasana kembali memiliki arah yang jelas dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah.
