BALI — Mualem mengungkapkan kondisi tersebut usai mengikuti rapat pemulihan pascabencana Sumatera bersama DPR dan pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026). "Baru terpenuhi mungkin 30 persen (pemulihan infrastruktur)," katanya.
Menurut Mualem, masih banyak infrastruktur yang belum tersentuh proses rehabilitasi. "Banyak. Banyak. Infrastruktur belum, jembatan belum. Sekolah-sekolah dan sebagainya lagi," ujarnya.
Pemerintah Targetkan Pemulihan Permanen Tiga Tahun
Di sisi hulu kebijakan, pemerintah pusat melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana Sumatera telah memulai tahap pemulihan permanen. Ketua Satgas yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menargetkan proses ini rampung dalam tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028.
"Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Itulah jadi dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa untuk menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk (Rencana Induk)," kata Tito seusai rapat di lokasi yang sama.
Rencana Induk Jadi Kunci Integrasi Data
Pemerintah telah menyusun Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang menjadi acuan utama. Tito menjelaskan dokumen itu merupakan rekapitulasi usulan dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian/lembaga.
"Renduk ini, rencana induk ini direkap dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian/lembaga. Setelah itu disandingkan. Dari sandingan itu, dari Bappenas, kemudian juga kami Satgas ikut dalam apa namanya itu, menyesuaikan, selama, akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun, 2026, 2027, 2028," sambungnya.
Kesenjangan Data dan Harapan Percepatan
Pernyataan Mualem yang menyebut capaian baru 30 persen menjadi kontras dengan target ambisius pemerintah pusat yang baru memasuki tahap perencanaan permanen. Angka tersebut mengindikasikan masih ada pekerjaan rumah besar di tingkat provinsi sebelum program nasional berjalan efektif.
Belum ada rincian lebih lanjut dari Pemerintah Aceh mengenai prioritas infrastruktur mana yang akan segera ditangani. Namun, penyebutan jembatan dan sekolah sebagai dua sektor yang belum pulih mengisyaratkan urgensi pemulihan konektivitas dan layanan pendidikan dasar bagi warga terdampak.
Rapat di Senayan itu sendiri merupakan forum koordinasi untuk menyelaraskan data antara pemerintah daerah dan pusat. Langkah ini menjadi krusial agar alokasi anggaran rehabilitasi tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
