DENPASAR — BPBD Bali menyadari penanggulangan bencana tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Sejak September hingga November 2025, banjir besar di luar prediksi menewaskan 18 orang, empat di antaranya belum ditemukan. Insiden itu menjadi titik tolak perlunya komitmen kolektif seluruh elemen masyarakat.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Widnyana Putra, mengingatkan ironi yang terjadi. Bali kerap disebut sebagai laboratorium bencana alam dunia, namun kajian ilmiah di jurnal justru didominasi peneliti asing.
Kampus Diminta Tak Jadi Penonton
Dalam forum bertajuk “Pertukaran Pengetahuan dan Penguatan Implementasi Kampus Siaga Bencana Berbasis PRB-API” itu, Widnyana menekankan perguruan tinggi harus memimpin di garda terdepan. “Kami berharap perguruan tinggi melalui kapasitas dosen dan mahasiswanya menjadi ruang wadah utama penguatan kajian risiko bencana,” ujarnya.
Beberapa kampus dinilai sudah bergerak cepat. Mereka mengundang BPBD untuk memberikan pembekalan KKN bertema mitigasi kebencanaan. Namun, menurut Widnyana, masih banyak yang perlu dioptimalkan.
KKN Tematik Diarahkan ke Mitigasi Desa
Forum yang digelar di Sanur Resort Watu Jimbar itu mendorong program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa diarahkan pada analisis risiko desa, mitigasi vegetasi, dan kesiapsiagaan warga. Langkah ini dinilai strategis karena mahasiswa bisa menjadi jembatan antara riset kampus dan kebutuhan lapangan.
Ketua FPRB Bali, I Putu Suta Wijaya, menambahkan dialog ini sengaja dirancang untuk menggali keterbatasan logistik dan energi di daerah. “Kami ingin melahirkan ide-ide segar inovatif demi mewujudkan Pulau Bali yang tangguh dan siap siaga menghadapi bencana,” katanya.
Gerakan 1 Juta Pohon sebagai Aksi Nyata
Sebagai tindak lanjut, forum menyepakati akselerasi “Gerakan Bali Menanam 1 Juta Pohon” menuju Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Oktober 2026. Gerakan ini merupakan hasil lokakarya Forum Multihelix pada Mei 2026 lalu.
Melalui KKN Tematik, mahasiswa dari berbagai kampus di bawah LLDIKTI Wilayah VIII akan melakukan mitigasi vegetasi langsung di desa-desa binaan. Sinergi ini dirancang untuk menahan laju pemanasan global serta meminimalisir ancaman longsor dan banjir bandang di titik rawan kabupaten/kota se-Bali.
Widnyana menegaskan dialog multipihak ini harus menghasilkan komitmen hitam di atas putih, bukan sekadar seremonial. “Kami sangat mengapresiasi kampus yang sudah bergerak cepat. Harapannya, yang lain segera menyusul,” pungkasnya.
