DENPASAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali kembali menggelar program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertema literasi dan inklusi keuangan untuk tahun 2026. Sebanyak 687 mahasiswa dari empat universitas di Bali akan diterjunkan ke 50 desa yang tersebar di sembilan kabupaten/kota selama Juli hingga Agustus 2026.
Program ini merupakan edisi keempat sejak pertama kali digulirkan pada 2023. Kepala OJK Bali Parjiman menegaskan, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam mendorong pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
“Kami tidak dapat berjalan sendiri dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah,” kata Parjiman di Denpasar, Jumat.
Empat Kampus dan 1.500 Mahasiswa Sebelumnya
Empat perguruan tinggi yang berkolaborasi dalam program ini adalah Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Warmadewa, dan Universitas Dhyana Pura. Sejak 2023 hingga 2025, KKN literasi dan inklusi keuangan telah menjangkau 100 desa di seluruh Bali dan melibatkan lebih dari 1.500 mahasiswa.
Sebelum terjun ke lapangan, seluruh peserta mendapatkan pembekalan khusus dari regulator. Materi yang diberikan mencakup pengenalan regulator jasa keuangan, perlindungan konsumen, kewaspadaan terhadap kejahatan di sektor jasa keuangan, serta pengelolaan keuangan rumah tangga.
Jaminan BPJS hingga Insentif Pasar Modal
OJK juga memberikan perlindungan bagi para mahasiswa selama menjalani KKN. Seluruh peserta mendapat pertanggungan jiwa dan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, civitas akademik dari kampus peserta mendapatkan tambahan dana investasi di pasar modal dari Bursa Efek Indonesia.
Parjiman berharap perangkat desa dan masyarakat di lokasi KKN 2026 dapat berpartisipasi aktif. Program edukasi yang akan dijalankan mahasiswa antara lain Edukasi Ngiring ke Banjar, Edukasi Keluarga Cerdas Keuangan, Edukasi Sekolah, dan Edukasi Pemuda Desa.
Survei Potensi Desa dan Tingkat Literasi
Tak hanya mengedukasi, mahasiswa juga akan melakukan survei potensi desa serta survei literasi dan inklusi keuangan di desa tempat mereka ditempatkan. Data ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi OJK dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan keuangan yang lebih tepat sasaran.
Program KKN literasi keuangan ini menjadi salah satu upaya OJK mengejar target nasional indeks literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan data OJK, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah pedesaan yang akses terhadap layanan keuangan formal masih terbatas.
