DENPASAR — Pemprov Bali menggenjot pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dengan menggabungkan kebutuhan sejenis di seluruh perangkat daerah. Strategi konsolidasi yang berjalan sejak 2023 ini terbukti menekan harga lebih murah dibandingkan pengadaan terpisah oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Bali melaporkan, integrasi proses dari tahap perencanaan hingga eksekusi ini memberikan nilai ekonomis lebih tinggi bagi anggaran daerah. Selain itu, alur birokrasi yang panjang berhasil disederhanakan.
Selain konsolidasi, Pemprov Bali mengandalkan instrumen clearing house sebagai forum konsultasi prapengadaan. Tujuannya memberikan kepastian hukum dan keyakinan bagi para pengelola pengadaan dalam mengambil keputusan strategis.
Dewa Made Indra mengingatkan bahwa sektor ini merupakan salah satu area paling rawan terhadap praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Ia menekankan perlunya tata kelola transparan dan komitmen integritas dari seluruh pihak yang terlibat.
"Diperlukan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta komitmen kuat dari seluruh pihak," tegas Dewa Made Indra saat membuka kegiatan advokasi di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Advokasi LKPP, Firmansyah, mengapresiasi komitmen Pemprov Bali dalam mengoptimalkan pengadaan. Menurutnya, tantangan ke depan semakin besar, terutama dalam mendorong penguatan industri dalam negeri dan meningkatkan pemberdayaan pelaku UMK-K.
Firmansyah menilai keberhasilan pengadaan tidak lagi hanya diukur dari selesainya transaksi pembelian barang atau jasa. Keberhasilan kini diukur dari kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas.
Pemprov Bali menyampaikan terima kasih kepada LKPP dan KPK yang terus memberikan perhatian terhadap proses pengadaan barang dan jasa di daerah. Advokasi ini diharapkan memperkuat kapasitas para pengelola pengadaan di lingkungan Pemprov Bali.