BALI — Ombudsman Republik Indonesia menemukan gangguan layanan BBM di 11 provinsi, dari Bali hingga Aceh, dengan antrean kendaraan mencapai sekitar satu kilometer di sejumlah wilayah. Temuan itu menyoroti ketidaksesuaian antara kebutuhan riil, kuota, dan pasokan pada jenis BBM tertentu, bukan sekadar keterlambatan distribusi.
Anggota Ombudsman RI Abdul Goffar menyebut gangguan layanan terjadi di Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat. Di Sumatera Barat, waktu tunggu dilaporkan mencapai dua hingga tiga jam.
“Catatan di Provinsi Sumatera Selatan, misalnya menyebut perpindahan sebagian pengguna dari BBM nonsubsidi ke solar, persoalan kuota, serta keterlambatan distribusi bahan baku campuran Biosolar,” ujar Abdul, Selasa (20/10).
Warga Bali Menunggu Berjam-jam, Ada yang Menginap di SPBU
Antrean panjang kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Bali sejak pertengahan Oktober. Warga menunggu berjam-jam untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi. Sebagian bertahan hingga malam atau menginap di SPBU demi memastikan kendaraan bisa dipakai esok hari.
Bagi pengemudi yang mengandalkan kendaraan untuk mencari nafkah, keterlambatan mengisi BBM berarti hilangnya waktu produktif dan potensi pendapatan. Aktivitas kerja dan usaha ikut terganggu.
Pemerintah Soroti Pendangkalan Sungai dan Cuaca Ekstrem
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan stok cadangan BBM nasional masih aman, meski turun dari 20 hari menjadi 16–18 hari. Pemerintah menuding hambatan logistik akibat faktor alam sebagai pemicu utama.
“Akibat pendangkalan ini, distribusi terpaksa dialihkan lewat jalur darat yang memakan waktu jauh lebih lama,” ujarnya di Jakarta, Senin (19/10).
Pendangkalan air sungai dampak El Niño membuat kapal tanker besar tak bisa melintas ke daerah pedalaman Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. Bahlil memerintahkan PT Pertamina (Persero) menggandakan armada kapal tanker untuk mempercepat pemulihan pasokan.
Pertamina Akui Kendala Teknis Kapal Tanker
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkap pemicu lain: gangguan operasional kapal pengangkut BBM yang menghambat bongkar muat pasokan ke terminal.
“Ada kendala teknis pada sistem jangkar kapal tanker saat akan melakukan discharge cargo, sehingga jadwal pembongkaran yang harusnya pagi hari terpaksa mundur hingga larut malam dan menghambat distribusi ke SPBU,” ujarnya di Jakarta, Senin (19/10).
Disparitas harga memicu migrasi konsumen ke BBM bersubsidi. Di Bali, konsumsi harian Pertalite melonjak dari rata-rata normal 2.200 kiloliter per hari menjadi menembus 3.000 kiloliter per hari. Lonjakan itu mempercepat habisnya stok di lapangan sebelum pengisian ulang tiba.
Kebocoran Distribusi dan Mobil Mewah di Antrean Subsidi
Bahlil menyoroti kebocoran distribusi akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi. Banyak mobil mewah kedapatan ikut mengantre BBM subsidi di SPBU. Ombudsman juga menemukan modus modifikasi tangki kendaraan untuk menimbun BBM subsidi demi keuntungan pribadi.
Masalah Lebih Mendasar di Tata Niaga Migas
Persoalan antrean tidak berhenti pada stok dan kelancaran distribusi. Ada tata niaga yang lebih kompleks: tata kelola pengadaan migas, ketergantungan impor, kapasitas kilang domestik, perubahan regulasi, hingga struktur persaingan usaha di sektor hilir.
Sejumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan minyak mentah dan produk kilang Pertamina turut menyeret nama sejumlah pihak. Rangkaian persoalan itu membuat gangguan pasokan mudah meluas begitu satu mata rantai terganggu.
Bagi pelaku usaha dan investor sektor energi, perhatian jangka pendek tertuju pada kecepatan pemulihan pasokan di 11 provinsi. Dalam jangka lebih panjang, sorotan mengarah ke perbaikan tata kelola pengadaan dan distribusi BBM agar antrean serupa tidak berulang.
