DENPASAR — Penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dilakukan Polda Bali bersama jajaran setelah antrean kendaraan di sejumlah SPBU memanjang berhari-hari. Barang bukti yang diamankan mencapai 753 liter, tersebar dari sejumlah perkara yang ditangani kepolisian.
Kasus ini muncul di tengah kelangkaan pasokan yang membuat warga Bali mengantre panjang. Pemerintah kemudian menerapkan sistem ganjil-genap untuk pembelian Pertalite sebagai upaya menekan kepadatan di SPBU.
Antrean di SPBU Mulai Berangsur Normal
Pada hari pertama penerapan ganjil-genap, Minggu (18/10), kondisi sejumlah SPBU di Bali tampak lebih lengang dibanding hari-hari sebelumnya. Antrean kendaraan berangsur normal setelah kebijakan itu diberlakukan.
Meski demikian, kelangkaan yang berlangsung berhari-hari meninggalkan dampak luas bagi warga. Berbagai kerugian muncul akibat antrean panjang dan pasokan yang tidak menentu.
Pertamina Dituntut Beri Kompensasi ke Warga Terdampak
Kelangkaan BBM di Bali tercatat sebagai salah satu persoalan penyaluran paling berat dalam sejarah daerah ini. Pertamina dituntut bertanggung jawab atas dampak yang meluas ke masyarakat.
Sanksi dinilai harus diberikan, dan Pertamina wajib memberikan kompensasi kepada warga terdampak. Tuntutan itu mengemuka seiring evaluasi penyaluran BBM bersubsidi di Pulau Dewata.
Bupati dan Wali Kota Diminta Bentuk Satgas Pengawasan
Pemerintah kabupaten/kota se-Bali diminta segera membentuk Satuan Tugas Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi di SPBU. Satgas ini melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Hiswana Migas, serta Pertamina Patra Niaga.
Pembentukan satgas diarahkan agar penyaluran BBM bersubsidi bisa diawasi lebih ketat di tingkat daerah. Pengawasan melibatkan lintas instansi itu untuk mencegah penyalahgunaan serupa terulang.
Gubernur Koster Usul Dukungan Infrastruktur Setara 5 Persen Devisa Pariwisata
Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan yang lebih proporsional untuk pembangunan infrastruktur pariwisata Bali. Salah satu usulannya, dukungan pembiayaan dengan nilai setara sedikitnya 5 persen dari devisa pariwisata Bali yang mencapai Rp176 triliun pada 2025.
Menurut Koster, dukungan itu diperlukan guna memperkuat infrastruktur dan menjaga daya saing destinasi Pulau Dewata. Usulan tersebut disampaikan di tengah tekanan pasokan energi yang ikut memengaruhi sektor pariwisata.
