BALI — Shinta menyampaikan harapan itu dalam acara Jakarta Investment Award 2026 di Setiabudi, Jakarta Selatan. Ia menyebut sejumlah isu yang berkaitan dengan perizinan dan regulasi masih menjadi pekerjaan rumah bersama antara dunia usaha dan pemerintah.
Perizinan dan Regulasi Jadi Pekerjaan Rumah
Menurut Shinta, persoalan yang paling sering mengganjal bukan hanya soal tarif atau insentif fiskal, melainkan proses yang berbelit di tingkat pusat. Ia menilai reformasi perizinan di Jakarta sudah berjalan baik, tetapi masih banyak urusan yang bergantung pada kementerian dan lembaga di pusat.
"Karena banyak isu-isu yang berkaitan dengan perizinan, dengan regulasi ini juga yang masih terus harus kita selesaikan bersama. Jadi nanti kelanjutannya kami harap ini bisa kita teruskan sehingga juga membantu ke seluruh investasi di Indonesia," ujar Shinta.
Ia juga menyinggung soal hubungan pengusaha dengan pemerintah pusat yang dinilai masih perlu disederhanakan. Menurutnya, perbaikan di daerah tidak akan berdampak maksimal jika alur persetujuan di pusat tetap panjang.
"Memang kami melihat reformasi yang terjadi di Jakarta khususnya untuk perizinan luar biasa tapi memang ada banyak juga hubungannya masih dengan pusat, pemerintah pusat," kata Shinta.
Suahasil Diminta Jaga Kredibilitas APBN
Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Ia mengaku mendapat arahan langsung dari Prabowo untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.
"APBN itu harus dapat dipercaya. Untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia," jelas Suahasil usai dilantik di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Pernyataan itu menyiratkan prioritas ganda: mendorong pertumbuhan lewat belanja negara, sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap surat utang dan defisit anggaran. Dua hal ini kerap berbenturan ketika penerimaan pajak tidak sesuai target.
Apa Artinya bagi Dunia Usaha
Bagi kalangan pengusaha, sinyal paling dinanti dari Menkeu baru bukan sekadar pidato pelantikan, melainkan kelanjutan program perbaikan iklim usaha. Apindo menempatkan isu bottlenecking sebagai prasyarat agar realisasi investasi tidak tertahan di tahap administrasi.
Shinta menegaskan pihaknya siap melanjutkan komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Menurutnya, koordinasi lintas kementerian menjadi kunci karena banyak hambatan investasi berada di luar kewenangan satu institusi saja.
"Kami harap nanti dengan Menteri Keuangan yang baru ini masalah di bottlenecking ini bisa terus kita lanjutkan," ujar Shinta.
Perhatian pelaku pasar berikutnya tertuju pada arah kebijakan fiskal Suahasil, termasuk apakah pemerintah akan memperluas insentif pajak untuk sektor padat investasi atau justru memperketat belanja demi menjaga defisit. Sinyal itu biasanya muncul dalam dokumen APBN dan rapat kerja dengan DPR dalam beberapa pekan ke depan.
Investasi mengandung risiko.
