DENPASAR — Pembahasan dua dokumen anggaran penting digelar serentak di lingkungan legislatif Bali. Gubernur Wayan Koster menyampaikan penjelasan resmi kepada DPRD Bali dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Bali, Denpasar, Senin (7/9/2026). Dua raperda yang dibahas adalah Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027.
Langkah ini dinilai strategis. Perubahan APBD 2026 menjadi instrumen penyesuaian pelaksanaan anggaran dengan perkembangan tahun berjalan, sedangkan APBD 2027 menjadi landasan fiskal pembangunan tahun berikutnya. Menurut Koster, keduanya harus dipandang sebagai satu kesatuan.
Pendapatan Daerah di Perubahan APBD 2026 Naik ke Rp6,6 Triliun
Pada Rancangan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah meningkat dari Rp6,5 triliun lebih menjadi Rp6,6 triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga naik dari Rp4,2 triliun lebih menjadi Rp4,3 triliun lebih.
Kenaikan PAD disumbang beberapa komponen. Retribusi Daerah naik menjadi Rp649 miliar lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menjadi Rp257 miliar lebih, serta Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Rp617 miliar lebih.
Sementara Belanja Daerah dalam Perubahan APBD 2026 meningkat dari Rp7,2 triliun lebih menjadi Rp7,5 triliun lebih. Anggaran itu diarahkan untuk memenuhi kewajiban daerah, pelayanan publik, prioritas pembangunan, dan program berdaya ungkit tinggi.
Mengapa Ekonomi Bali Tetap Sensitif terhadap Guncangan Eksternal
Koster menyebut perekonomian Bali masih menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Namun, struktur ekonomi yang ditopang pariwisata, mobilitas masyarakat, perdagangan, jasa, investasi, serta aktivitas ekonomi global membuat daerah ini sensitif terhadap perubahan eksternal.
“Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Provinsi Bali untuk mengelola keuangan daerah secara semakin adaptif, prudent, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil,” ujar Koster dalam rapat paripurna.
Upaya peningkatan kapasitas fiskal terus dilakukan melalui optimalisasi PAD. Caranya dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, penguatan digitalisasi pemungutan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Target Ekonomi 2027 dan Tema Pembangunan “Kerthi Bali”
Untuk APBD 2027, Pemprov Bali menetapkan target pembangunan yang optimistis namun realistis. Target makro meliputi pertumbuhan ekonomi 5,60–6,40 persen, tingkat kemiskinan 2,75–3,40 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 1,75–2,25 persen.
Tema pembangunan yang diusung adalah “Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali”. “Target tersebut akan diwujudkan melalui program-program prioritas daerah yang berpihak kepada masyarakat sekaligus mendukung prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027,” kata Koster.
Dalam RAPBD 2027, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp5,7 triliun lebih dengan PAD Rp4,5 triliun lebih. Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp6,1 triliun lebih, sehingga terjadi defisit Rp475 miliar lebih atau 8,32 persen.
Koster menegaskan peningkatan penerimaan daerah tetap harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha, sekaligus menjaga iklim investasi. “Karena itu, peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas belanja,” tegasnya.
Pembahasan kedua raperda diharapkan berjalan sesuai mekanisme hingga memperoleh persetujuan bersama. Hal itu menjadi komitmen melaksanakan pembangunan Bali secara berkelanjutan pada 2026 dan 2027.
