Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Rekam jejak Suahasil di desentralisasi fiskal dan dana transfer ke daerah menjadi sorotan. Akankah dana abadi daerah di Bali ikut terdorong?
DENPASAR — Suahasil Nazara bukan orang baru di urusan keuangan pusat-daerah. Sebelum menjabat Wakil Menteri Keuangan, ia duduk di Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011). Ia juga menjabat Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015. Rekam jejak itulah yang kini disorot pemerintah daerah, termasuk Bali.
Pergantian Menkeu terjadi cepat. Purbaya Yudhi Sadewa baru setahun menjabat sejak 8 September 2025. Analis CELIOS Bhima Yudhistira menyebut persoalan koordinasi internal jadi salah satu pemicunya. Termasuk restitusi pajak yang tertahan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang membebani APBN.
Prabowo memberi arahan khusus ke Suahasil: jaga kesehatan dan kredibilitas APBN, pastikan defisit tetap di bawah 3%.
Apa yang Pernah Didorong Suahasil untuk Daerah
Sebagai Wamenkeu, Suahasil memaparkan "Grand Design Desentralisasi Fiskal" dengan empat tujuan utama. Ia ingin memperbaiki hubungan keuangan pusat-daerah. Berulang kali ia menyoroti pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah daerah yang belum optimal.
Dana transfer meningkat, tapi realisasi belanja daerah melambat di sejumlah pos. Ia juga menyoroti ketergantungan fiskal daerah ke pusat yang masih tinggi. Pulau Jawa tetap mendominasi sebagai pusat ekonomi. Desentralisasi fiskal, katanya, belum sepenuhnya meratakan pertumbuhan ekonomi antar daerah.
Salah satu gagasan yang ia dorong adalah pembentukan dana abadi daerah. Sasaran utamanya: daerah yang punya kas atau cash idle menganggur alih-alih dibelanjakan.
Dana Transfer Tumbuh, Bali Menanti Arah Baru
Di bawah pengawasannya sebagai Wamenkeu, realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tumbuh signifikan. Pada Januari 2026 saja, nilainya sempat mencapai Rp95,3 triliun.
Angka itu menunjukkan ruang fiskal daerah sebenarnya besar. Persoalannya, tidak semua daerah mampu menyerap dan mengelola dana itu secara produktif. Bali, dengan ekonomi bertumpu pada pariwisata, menghadapi tantangan tersendiri: penerimaan daerah fluktuatif mengikuti kunjungan wisatawan, sementara kebutuhan belanja infrastruktur dan pelayanan dasar tetap.
Dana abadi daerah, jika benar-benar didorong, bisa menjadi bantalan fiskal untuk periode sepi wisatawan. Namun gagasan ini masih sebatas wacana kebijakan — belum ada aturan turunan yang mengikat.
Yang Ditunggu Daerah dari Menkeu Baru
Publik dan pemerintah daerah menaruh perhatian pada arah kebijakan dana transfer di bawah kepemimpinan Suahasil sebagai Menkeu penuh. Apakah DAU dan DBH akan direformasi? Apakah dana abadi daerah akan didorong lebih agresif?
Yang tak kalah penting: bagaimana nasib daerah yang selama ini bergantung pada transfer pusat. Bagi Bali dan daerah lain, rekam jejak Suahasil memberi harapan bahwa isu desentralisasi fiskal tak lagi jadi lampiran di akhir pidato, melainkan agenda utama.
Yang jelas, arahan Prabowo soal defisit di bawah 3% akan membatasi ruang manuver. Setiap kebijakan dana daerah harus dihitung ulang terhadap beban APBN yang sudah ada.
Fakta Singkat
| Menkeu baru | Suahasil Nazara, dilantik Senin 14 September 2026 |
| Menggantikan | Purbaya Yudhi Sadewa (menjabat sejak 8 September 2025) |
| Jabatan sebelumnya | Wakil Menteri Keuangan |
| Rekam jejak kunci | Tim Asistensi Menkeu bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011), Wakil Ketua Komite Pengawas Otonomi Daerah (hingga 2015) |
| Realisasi TKD era Wamenkeu | Rp95,3 triliun (Januari 2026) |
| Arahan Prabowo | Jaga kesehatan & kredibilitas APBN, defisit di bawah 3% |
Rekam Jejak di Desentralisasi Fiskal
- Memaparkan "Grand Design Desentralisasi Fiskal" dengan empat tujuan utama perbaikan hubungan keuangan pusat-daerah
- Berulang kali menyoroti pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemda yang belum optimal — dana transfer naik, tapi realisasi belanja daerah di sejumlah pos justru melambat
- Mendorong pembentukan dana abadi daerah, khususnya untuk daerah dengan kas (cash idle) yang menganggur
- Menyoroti ketergantungan fiskal daerah ke pusat yang masih tinggi, dengan Pulau Jawa tetap mendominasi sebagai pusat ekonomi
Konteks Pergantian
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai salah satu persoalan yang melatarbelakangi pergantian Purbaya adalah masalah koordinasi internal dengan jajaran Kemenkeu, termasuk soal restitusi pajak yang tertahan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) juga disorot sebagai beban APBN yang perlu diatur lebih ketat.
Belum ada penjelasan resmi dari Istana terkait alasan pasti pergantian ini.
