SINGARAJA — Kepala Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia SPBE Diskominfosanti Buleleng, Ngakan Gde Dwi Dharma Yudha, mengatakan monitoring dan evaluasi (monev) sudah dimulai pada Selasa (30/6). Penilaian dilakukan terhadap seluruh website resmi yang dimiliki pemerintah daerah.
“Website pemerintah harus terus diperbarui dengan konten yang berkualitas. Tujuannya agar masyarakat memperoleh informasi resmi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya,” ujar Ngakan.
Aspek yang Dinilai: dari Kecepatan Akses hingga Kualitas Konten
Dalam evaluasi ini, ada beberapa aspek utama yang menjadi sorotan. Pertama, keterbaruan data dan kualitas konten. Kedua, kinerja operator website. Ketiga, aspek teknis seperti kecepatan akses, kemudahan penggunaan, serta kemampuan website mendukung pelayanan publik.
Website juga dinilai dari sejauh mana bisa menyediakan ruang penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat. “Yang kami nilai bukan hanya desainnya, tetapi juga konsistensi dan kualitas informasi yang disajikan,” jelas Ngakan.
Template Seragam untuk Permudah Pengelolaan
Saat ini, seluruh website resmi Pemkab Buleleng sudah menggunakan template yang seragam. Menurut Ngakan, langkah ini mempermudah proses pengelolaan, pemeliharaan sistem, hingga penyelesaian berbagai persoalan teknis yang muncul di lapangan.
Selain melakukan evaluasi, Diskominfosanti juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi para operator. Hasilnya, pendampingan dan solusi teknis bisa diberikan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Lomba Website Resmi 2026 Digelar untuk Pacu Inovasi
Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, Diskominfosanti kembali menggelar Lomba Website Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026. Kompetisi yang rutin dilaksanakan sejak 2022 ini diharapkan mampu memacu inovasi sekaligus meningkatkan kualitas penyajian informasi publik.
Dalam lomba tersebut, penilaian tidak hanya berfokus pada tampilan website. Konsistensi pembaruan informasi, kualitas konten, hingga kecepatan perangkat daerah dalam menyampaikan informasi pelayanan publik dan peristiwa di lapangan juga menjadi indikator penting.
“Melalui website resmi, masyarakat harus dapat mengakses informasi pemerintah secara cepat sekaligus memantau kinerja perangkat daerah,” pungkas Ngakan.
