BALI — Presiden Prabowo Subianto menyatakan penutupan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung sejak akhir 2025 menjadi faktor utama di balik lompatan kinerja keuangan PT Timah Tbk. Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (14/8/2026), ia memaparkan laba perseroan pada enam bulan pertama tahun ini mencapai Rp2,7 triliun, atau sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan laporan keuangan perseroan, laba periode berjalan semester I-2026 tercatat Rp2,7 triliun, melonjak 804% dari Rp300 miliar pada semester I-2025. Angka ini bahkan telah melampaui target laba bersih PT Timah untuk seluruh tahun 2026 yang dipatok Rp1,61 triliun, atau mencapai 169% dari target tersebut.
Pendapatan perseroan ikut terkerek naik signifikan. Pada semester I-2026, PT Timah membukukan pendapatan Rp10,42 triliun, tumbuh 247% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,22 triliun. Laba usaha perseroan juga tercatat Rp3,48 triliun, berbalik tajam dari Rp0,38 triliun pada semester I-2025.
Kepala Negara menjelaskan, pemberantasan tambang ilegal tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan tata kelola pertambangan, tetapi juga mengerek nilai ekonomi komoditas timah. Sebagai perusahaan terbuka, apresiasi pasar terhadap PT Timah terlihat dari kenaikan valuasi perseroan sekitar 280% pada Agustus 2026 dibandingkan posisi Agustus 2025.
"Karena PT Timah adalah Tbk, valuasinya naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 kemarin," ujar Prabowo dalam pidatonya di hadapan para anggota parlemen.
Perbaikan kinerja operasional tercermin dari rasio profitabilitas yang meningkat. Pada semester I-2026, PT Timah mencatatkan operating margin 33,24%, EBITDA margin 37,39%, dan net profit margin 26,05%. EBITDA perseroan mencapai Rp3,90 triliun, naik 363% dari Rp0,84 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Dari sisi posisi keuangan, total aset perseroan tumbuh 21% menjadi Rp16,45 triliun dibandingkan posisi akhir tahun 2025 yang sebesar Rp13,64 triliun. Liabilitas tercatat Rp5,90 triliun, meningkat 13%, sementara ekuitas naik 25% menjadi Rp10,55 triliun, ditopang perolehan laba bersih sepanjang semester pertama tahun ini.
Penertiban tambang ilegal di Bangka Belitung merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola pertambangan timah nasional. Langkah ini dinilai sejalan dengan program hilirisasi dan upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba.