MANGUPURA — Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memastikan Pemkab Badung tidak menolak usulan kenaikan UMK menjadi Rp5 juta. Pihaknya akan mengkaji usulan itu bersama pihak terkait lewat mekanisme tripartit. Kajian mencakup sejumlah indikator penentuan upah, termasuk perkembangan pendapatan masyarakat.
Adi Arnawa menyebut penetapan UMK tidak bisa dilakukan secara gegabah. Pemerintah perlu melihat berbagai aspek dan ketentuan yang berlaku sebelum memutuskan besaran upah. Usulan Rp5 juta, katanya, tetap terbuka selama memenuhi kriteria yang diatur.
Mekanisme Tripartit Jadi Jalur Pembahasan UMK Badung
Pembahasan UMK Badung akan melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja melalui forum tripartit. Adi Arnawa menilai forum itu menjadi ruang untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Pemerintah tidak ingin kebijakan upah hanya berpihak pada satu sisi.
“Usulan boleh saja. Tentu kita pertimbangkan dari berbagai aspek,” ujarnya.
Peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam pembahasan. Jika kenaikan UMK hingga Rp5 juta memenuhi kriteria dan ketentuan, pemerintah pada prinsipnya dapat mempertimbangkannya.
“Kalau memang tingkat peningkatan pendapatan masyarakat kita semakin meningkat, dan ternyata berdasarkan kriteria yang diatur dalam menentukan besaran upah, saya kira tidak ada masalah kalau memang sesuai aturan,” katanya.
Bupati Minta Semua Pihak Tidak Terburu-buru
Adi Arnawa meminta seluruh pihak tidak grasa-grusu dalam membahas kenaikan UMK Badung. Kebijakan upah, menurutnya, tidak hanya menyangkut kesejahteraan pekerja. Ada beban pengusaha yang juga harus diperhitungkan.
“Jangan grasa-grusu. Ini menyangkut masalah di satu sisi beban oleh pengusaha. Kita juga harus memperhatikan, jangan sampai pengusaha terlalu banyak kita cekik sehingga tidak kondusif,” tegasnya.
Dunia usaha dinilai memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung. Pembahasan UMK harus mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan sektor usaha. Pemerintah perlu mencari titik keseimbangan agar peningkatan upah berjalan seiring kondisi perekonomian dan kemampuan dunia usaha.
“Semuanya harus dipertimbangkan,” ucapnya.
