BALI — Komisi XII DPR RI mendorong pengelolaan sumber daya mineral di Grup MIND ID diarahkan pada penciptaan nilai tambah, lapangan kerja, dan penerimaan negara. Dorongan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen MIND ID. Anggota dewan menilai kepemilikan mayoritas Indonesia atas aset strategis belum cukup jika tidak diikuti kemampuan mengolah mineral di dalam negeri.
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menegaskan pengelolaan mineral tidak boleh berhenti pada penguasaan saham. Menurutnya, sumber daya alam harus diolah sendiri menjadi industri agar manfaat ekonominya berlipat.
"Sumber daya alam diolah sendiri menjadi industri, mempunyai nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, mendapatkan penerimaan negara, sampai tujuannya adalah kemakmuran rakyat," ujar Gunhar dalam RDP dengan Grup MIND ID, mengutip rilis di Jakarta, Selasa (15/9).
Hilirisasi Jadi Kunci Manfaat Ekonomi
Senada dengan Gunhar, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong penguatan penguasaan dan tata kelola sumber daya mineral. Ia menyoroti pentingnya peningkatan teknologi dan permodalan sebagai fondasi hilirisasi.
Menurut Rokhmat, penguatan MIND ID menjadi prasyarat memperbesar penguasaan nasional atas mineral strategis. Dengan begitu, sumber daya yang dimiliki dapat memberi manfaat ekonomi lebih luas bagi Indonesia.
Dua anggota dewan itu menekankan bahwa hilirisasi bukan sekadar wacana. Pengolahan mineral di dalam negeri dinilai perlu diwujudkan dalam bentuk industri nyata yang menyerap tenaga kerja dan menyumbang penerimaan negara.
MIND ID: Kepemilikan Mayoritas Harus Bermakna
Dari sisi perusahaan, Kepala Divisi Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika menyatakan kepemilikan mayoritas Indonesia atas aset strategis mineral harus diterjemahkan menjadi kemampuan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
"Mayoritas kepemilikan Indonesia di PTFI harus memiliki makna yang lebih luas dari sekadar angka saham," ujar Selly.
Pernyataan Selly merujuk pada posisi Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mayoritas sahamnya kini dikuasai negara melalui MIND ID. Menurutnya, penguasaan saham perlu diikuti kemampuan teknis dan industri agar nilai tambah tidak mengalir ke luar negeri.
Teknologi dan Permodalan Jadi Pekerjaan Rumah
Rokhmat menyoroti dua hal yang perlu dibenahi MIND ID, yakni peningkatan teknologi dan akses permodalan. Tanpa keduanya, pengolahan mineral di dalam negeri berisiko jalan di tempat.
Penguatan teknologi dinilai penting karena mineral strategis seperti tembaga, nikel, dan emas membutuhkan proses pengolahan yang kompleks. Sementara permodalan dibutuhkan untuk membangun smelter dan fasilitas pengolahan lain.
Dengan tata kelola yang lebih kuat, MIND ID diharapkan mampu memperbesar penguasaan nasional atas sumber daya mineral. Hal ini sekaligus memastikan manfaat ekonominya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Apa Artinya bagi Penerimaan Negara
Dorongan Komisi XII DPR menyentuh langsung kepentingan fiskal negara. Hilirisasi mineral berpotensi menambah penerimaan negara dari royalti, pajak, dan dividen badan usaha milik negara.
Selain itu, industri pengolahan mineral di dalam negeri membuka lapangan kerja baru. Dampaknya tidak hanya terasa di daerah tambang, tetapi juga di wilayah yang menjadi lokasi fasilitas pengolahan.
RDP antara Komisi XII DPR dan Grup MIND ID menjadi salah satu titik perhatian pelaku pasar terhadap arah kebijakan sektor mineral. Keputusan dan langkah lanjutan MIND ID akan menentukan seberapa cepat nilai tambah itu terwujud.
