MANGUPURA — Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung I Wayan Puspa Negara meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Pemkab Badung bergerak cepat melakukan normalisasi Tukad Mati. Kawasan Kuta dan sekitarnya dinilai rawan genangan ketika hujan deras turun.
Puspa Negara menegaskan pemerintah tidak boleh menunggu bencana terjadi baru melakukan pembenahan. Menurutnya, pembenahan aliran sungai adalah bagian penting dari strategi mitigasi bencana yang harus dilakukan sejak dini dan berkesinambungan.
"Kita jangan menunggu banjir terjadi baru bergerak. Normalisasi Tukad Mati harus menjadi bagian dari langkah mitigasi sejak dini, terutama untuk mengantisipasi hujan dengan intensitas tinggi," ujar Puspa Negara, Kamis (17/9/2026).
Kuta Pusat Ekonomi, Genangan Ancam Aktivitas Warga
Politikus Gerindra itu menilai Kuta dan sekitarnya merupakan pusat aktivitas masyarakat sekaligus roda perekonomian. Gangguan akibat genangan atau banjir tidak hanya berdampak pada permukiman, tetapi juga mengancam kelangsungan aktivitas ekonomi lokal.
Karena itu, normalisasi Tukad Mati dinilai mendesak. Permukiman warga dan denyut usaha di kawasan wisata tersebut bergantung pada kelancaran aliran air saat curah hujan meningkat.
Evaluasi Kapasitas Drainase hingga Titik Rawan Genangan
Selain pengerukan dan pembersihan sungai, Puspa Negara menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur air. Mulai dari kapasitas drainase hingga titik-titik rawan genangan.
"Mitigasi itu harus dilakukan sebelum kejadian. Kita perlu melihat kapasitas aliran, kondisi sungai, dan drainase secara keseluruhan. Jangan sampai ketika hujan deras datang, kita baru sibuk mencari solusi," tegasnya.
Evaluasi itu mencakup pemeriksaan kapasitas aliran, kondisi sungai, serta kesiapan saluran drainase di kawasan padat aktivitas. Titik-titik rawan genangan perlu dipetakan agar penanganan tidak dilakukan secara reaktif.
Sinergi BWS dan Pemkab Badung Jadi Kunci
Puspa Negara meminta koordinasi antara pemerintah pusat melalui BWS dan Pemkab Badung segera diwujudkan dalam program dan pekerjaan konkret di lapangan. Sinergi lintas pemerintah dianggap kunci utama agar upaya pengurangan risiko banjir di Kuta berjalan terencana dan rutin.
Dengan begitu, masyarakat Kuta dan sekitarnya mendapat rasa aman dari ancaman banjir. Aktivitas ekonomi kawasan pun tidak terganggu saat musim hujan datang.
