Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat konsumsi Pertalite di Indonesia naik hingga 12,92 persen pada Juli 2026, tepat sebulan setelah harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dinaikkan. Lonjakan ini menggambarkan pergeseran perilaku konsumen di tengah tekanan daya beli, termasuk di wilayah Bali yang menjadi barometer pariwisata nasional.
BADUNG — Kenaikan harga Pertamax yang berlaku sejak Juni 2026 ternyata mendorong pergeseran konsumsi BBM di masyarakat. Data terbaru BPH Migas menunjukkan konsumsi Pertalite melonjak signifikan pada Juli 2026, menandakan banyak pemilik kendaraan yang beralih dari BBM nonsubsidi ke jenis bersubsidi.
Lonjakan 12,92 persen ini terjadi di tengah masa transisi kebijakan harga energi nasional. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi membebani kuota subsidi yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun berjalan.
Mengapa Konsumsi Pertalite Melonjak Tajam?
Kenaikan harga Pertamax menjadi pemicu utama peralihan konsumsi ke Pertalite. Selisih harga yang semakin lebar membuat konsumen, terutama pengguna kendaraan roda dua dan mobil pribadi, memilih opsi yang lebih ekonomis untuk menekan pengeluaran harian.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa. Wilayah Bali dengan mobilitas tinggi di sektor pariwisata dan distribusi logistik turut merasakan dampaknya. Para pengusaha transportasi dan penyedia jasa wisata disebut menjadi kelompok yang paling merasakan tekanan biaya operasional.
Dampak ke Konsumen dan Risiko Kuota Subsidi
Peralihan massal ke Pertalite berpotensi mempercepat penyerapan kuota subsidi yang telah dialokasikan. Jika tren ini berlanjut, pemerintah bisa saja menghadapi tekanan untuk menambah kuota atau melakukan penyesuaian kebijakan di tengah tahun.
Di sisi lain, konsumen di sejumlah daerah mengaku terbantu dengan masih tersedianya Pertalite. Namun, kekhawatiran akan kelangkaan di akhir periode kuota kerap muncul di tengah masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan atau musim liburan panjang.
Apa Langkah BPH Migas Selanjutnya?
BPH Migas dipastikan akan terus memantau realisasi penyaluran Pertalite secara berkala. Lembaga tersebut juga berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia.
Pengawasan ketat terhadap konsumsi menjadi kunci agar subsidi energi tetap tersalurkan kepada masyarakat yang berhak. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk mengantisipasi potensi pembengkakan konsumsi di bulan-bulan mendatang.
