BALI — Gerakan Masyarakat Pantau BUMN resmi mengantongi dukungan dari lingkaran istana. Dalam audiensi di Kantor Penasihat Khusus Presiden RI, Senin (13/7/26), Said Iqbal berkomitmen mengawal reformasi tata kelola BUMN dan Danantara—badan pengelola investasi pemerintah—agar berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Bukan Sekadar Pengawas, Tapi Mitra Kritis
Ketua Presidium Pantau BUMN, Abdul Gofur, menegaskan bahwa gerakan ini tidak dirancang untuk menjadi oposisi. "Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi mitra kritis yang konstruktif," ujarnya dalam rilis resmi.
Menurut Gofur, target utama pengawasan adalah memastikan entitas seperti Pertamina, PLN, BRI, dan holding BUMN lainnya dikelola secara transparan, akuntabel, dan profesional. "Kami ingin setiap BUMN mampu meningkatkan keuntungan perusahaan serta memberikan kontribusi optimal bagi keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap para pekerja," tambahnya.
Mengapa Pengawasan Masyarakat Mendesak?
Latar belakang kelahiran Pantau BUMN adalah kekhawatiran atas masih adanya celah dalam tata kelola perusahaan negara. Selama ini, kasus korupsi di BUMN kerap mencuat, mulai dari pengadaan barang hingga manipulasi laporan keuangan. Dengan adanya pengawasan independen, Gofur berharap praktik menyimpang bisa ditekan sejak dini.
Dalam pertemuan tersebut, Pantau BUMN juga menyoroti pentingnya hubungan industrial yang sehat. Tata kelola yang baik, menurut mereka, tidak hanya berdampak pada profitabilitas, tetapi juga memberikan kepastian bagi keberlangsungan usaha dan hak-hak pekerja.
Deklarasi 6 Agustus 2026 dan Dukungan Istana
Pantau BUMN secara resmi mengundang Said Iqbal untuk menghadiri deklarasi organisasi yang direncanakan berlangsung di Kedai Tempo, Jakarta. Menanggapi undangan tersebut, mantan Presiden Partai Buruh itu menyambut positif dan menyatakan kesiapan hadir.
“Saya mendukung lahirnya gerakan ini. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan transparan,” ujar Said Iqbal.
Audiensi itu turut dihadiri jajaran Presidium Pantau BUMN, termasuk Sekretaris Jenderal Mutia Sari, serta Darmadji, Sutisna, Tomy Tampatty, dan Ridwan Kamil. Mereka sepakat bahwa sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pekerja menjadi kunci reformasi BUMN.
Target ke Depan: BUMN Jadi Pilar Ekonomi Nasional
Pantau BUMN menargetkan agar pengawasan yang dilakukan bisa mendorong BUMN menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Organisasi ini akan bekerja secara independen, objektif, dan berbasis data.
Dengan dukungan dari Penasihat Khusus Presiden, gerakan ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan publik dan manajemen BUMN. Said Iqbal sendiri dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu ketenagakerjaan, sehingga keterlibatannya dinilai strategis untuk memastikan suara pekerja tidak terpinggirkan dalam proses transformasi BUMN.
