DENPASAR — Angka SILPA yang disebut "gemuk" itu menjadi salah satu sorotan utama dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026). Agenda rapat adalah pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025.
Eddy Mulya menegaskan bahwa nominal sisa anggaran sebesar Rp644,73 miliar lebih itu tak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah kota diminta memetakan secara presisi akar masalah di lapangan.
"Nilai SILPA yang masih tinggi sebesar Rp644,73 miliar lebih ini diharapkan bisa menjadi ruang evaluasi bersama untuk mengidentifikasi penyebab utamanya. Apakah ini murni bersumber dari efisiensi belanja program, adanya keterlambatan eksekusi pelaksanaan kegiatan, atau sisa dana yang memang tidak terserap dari rencana awal," papar Eddy Mulya dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar.
14 Kali Opini WTP: Prestasi yang Tak Bikin Puas
Meski Denpasar berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak 14 kali berturut-turut, Eddy Mulya mengingatkan jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri. Capaian itu disebut sebagai buah sinergi positif seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Capaian opini WTP selama 14 kali berturut-turut ini merupakan buah dari sinergi positif seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Kami berkomitmen penuh menjaga kualitas pengelolaan ini ke depan,” kata Eddy Mulya.
Kendati demikian, ia meminta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melahirkan inovasi dan terobosan baru demi mengoptimalkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rencana Aksi: Timeline Tegas untuk Setiap Dinas
Untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dari BPK, Pemkot Denpasar melalui Inspektorat Daerah akan segera mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (action plan). Langkah ini ditargetkan memiliki garis waktu (timeline) penyelesaian yang tegas dan mengikat bagi setiap dinas.
Selain soal penyerapan dana, evaluasi komprehensif juga akan diarahkan pada program-program kerja sektoral yang realisasi capaian kinerjanya dinilai belum memenuhi target yang dicanangkan dalam APBD induk maupun perubahan.
Rapat kerja tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Ida Bagus Yoga Adiputra, Anggota DPRD Ketut Suteja Kumara, serta jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.
