BALI — Keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berlaku efektif pada Rabu, 10 Juni 2026. Dengan penetapan harga baru sebesar Rp16.250 per liter, pemerintah mengambil langkah di tengah tekanan fiskal yang kian berat akibat ketidakpastian geopolitik global dan kenaikan harga minyak mentah.
Tekanan APBN Jadi Alasan Utama Penyesuaian
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kenaikan ini sejatinya sudah lama tertunda. Sejak Maret 2026, pemerintah berupaya menahan harga Pertamax untuk meredam dampak ekonomi ke masyarakat. Namun, beban kompensasi yang harus dibayarkan ke Pertamina terus membengkak.
"Betul. Sebenarnya tidak bisa ditahan lagi oleh pemerintah untuk mempertahankan harga Pertamax agar tidak naik, karena beban fiskalnya semakin berat," kata Fahmy saat dihubungi.
Ia menegaskan, Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang harganya seharusnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Penyesuaian ini, menurutnya, sudah lebih dulu dilakukan oleh negara-negara lain di kawasan.
Disparitas Harga Berpotensi Picu Perpindahan Konsumen
Meski dinilai realistis, kebijakan ini membawa konsekuensi baru. Fahmy mengingatkan bahwa selisih harga antara Pertamax (Rp16.250) dan Pertalite (Rp10.000) yang kini kian lebar berpotensi mendorong pengguna beralih ke BBM subsidi.
"Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tujuan penghematan fiskal dapat tercapai," ujarnya.
Senada, ekonom Universitas Negeri Manado (UNIMA), Robert Winerungan, menilai kebijakan ini merupakan langkah strategis menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menekankan bahwa intervensi harga hanya layak diberikan untuk Pertalite, bukan Pertamax.
"Pemerintah mengurangi beban APBN dengan menaikkan harga RON 92," kata Robert.
Dampak Sosial Diprediksi Tak Signifikan
Robert memperkirakan dampak sosial ekonomi dari kenaikan Pertamax tidak akan separah jika kenaikan terjadi pada Pertalite atau Solar. Alasannya, segmen pengguna Pertamax didominasi kelompok menengah atas dan pemilik kendaraan baru.
"Saya kira dampaknya tidak terlalu besar. Sebagian besar masyarakat menengah ke bawah sudah menggunakan Pertalite," ujarnya.
Selain untuk mengurangi tekanan fiskal, Robert menilai penyesuaian harga ini penting untuk menjaga keseimbangan harga BBM domestik dengan negara-negara tetangga. Selisih harga yang terlalu jauh, menurutnya, berpotensi membuka celah penyalahgunaan dan praktik perdagangan ilegal.
Harga Pertamax Indonesia Masih di Bawah Rata-Rata ASEAN
Data Trading Economics periode Maret-April 2026 menunjukkan, Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang paling lama menahan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Setelah kenaikan menjadi Rp16.250 per liter, harga Pertamax di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Singapura (Rp43.100), Filipina (Rp27.500), Kamboja (Rp22.600), dan Thailand (Rp22.600).
Singapura tercatat sebagai negara dengan harga BBM tertinggi di Asia Tenggara, mencapai lebih dari empat kali lipat harga di Malaysia yang menjadi yang termurah di kawasan dengan rata-rata Rp9.100 per liter.
