BALI — Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat mobil berharga di bawah Rp 300 juta menyumbang sekitar 60 persen dari total penjualan nasional. Karena itu, insentif fiskal dan nonfiskal dinilai lebih tepat diarahkan ke segmen tersebut ketimbang mobil listrik berharga tinggi. Usulan ini muncul di tengah pembahasan pemerintah soal insentif untuk kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV.
Ketua Pengembangan Pasar Gaikindo Jongkie Sugiarto membeberkan data tersebut dalam program AutoBizz yang ditayangkan CNBC Indonesia. Menurut dia, dari sekitar 800.000 unit mobil yang terjual per tahun, sekitar 500.000 unit berasal dari segmen di bawah Rp 300 juta.
Angka itu mencakup mobil low cost green car (LCGC) yang dibanderol Rp 100-200 jutaan. Kelompok harga inilah yang disebut Jongkie sebagai tulang punggung pasar otomotif nasional.
"(Mobil seharga Rp 300 juta ke bawah) Ini yang paling besar. Itu bahkan mencapai 60 persen dari total penjualan di Indonesia. Jadi kalau kita jual 800.000 (unit mobil per tahun), itu 500.000 (unit) itu mobil-mobil ini," kata Jongkie.
Dengan proporsi sebesar itu, ia menilai arah kebijakan insentif perlu disesuaikan. Selama ini perhatian pemerintah lebih banyak tersedot ke kendaraan elektrifikasi yang harganya jauh di atas daya beli mayoritas konsumen.
Jongkie menyarankan pemerintah berkonsentrasi pada segmen bawah agar pasar tumbuh lebih cepat. Segmen atas, menurut dia, tidak perlu dipusingkan karena volumenya kecil.
"Yang mau diberikan kan justru harus yang ini (segmen di bawah Rp 300 juta) supaya makin besar. Yang di sini (segmen atas) sih jangan dipusingin, ini mah cuma sedikit," ujarnya.
Ia menambahkan, daya beli masyarakat Indonesia masih berkisar di angka tersebut. Karena itu, insentif untuk mobil Rp 300-400 juta pun perlu dipertimbangkan agar konsentrasi pasar bisa dibesarkan.
Menteri Perindustrian Sarmuji sebelumnya mengungkap usulan insentif untuk mobil hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan range-extended electric vehicle (REEV). Bentuknya bisa fiskal maupun nonfiskal, dengan besaran yang tidak harus sama dengan insentif mobil listrik.
Jongkie menyebut Gaikindo sudah bertemu Sarmuji untuk membahas hal itu. "Intinya adalah apakah kendaraan hybrid, plug-in hybrid, maupun REEV perlu atau tidak mendapat insentif juga?" katanya.
Menurut dia, skema ke depan perlu dibedakan antarjenis kendaraan. Insentif untuk BEV, hybrid, dan REEV bisa diatur berbeda agar semua lini tetap berjalan.
"Supaya ini jalan semua. Jadi nggak pincang, jalan semua, kepentingan kita terakomodir semua. Dan jangan lupa pemerintahnya juga mendapat pendapatan yang meningkat," sebut Jongkie.
Bila insentif benar-benar diarahkan ke segmen bawah, konsumen di kelas LCGC dan mobil keluarga terjangkau berpeluang menikmati harga lebih kompetitif. Bagi ATPM, kepastian arah kebijakan ini menentukan perencanaan produksi dan strategi peluncuran model volume besar.
Pembahasan skema insentif masih berlangsung antara Gaikindo dan Kementerian Perindustrian. Belum ada keputusan resmi soal besaran maupun cakupan kendaraan yang akan menerima fasilitas tersebut.