JEMBRANA — Pemerintah pusat menempatkan Bali sebagai titik awal pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) raksasa berkapasitas 100 gigawatt (GW). Proyek yang masuk Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air ini digadang-gadang menjadi kunci penghentian ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional. "Program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil," ujarnya dalam keterangan resmi.
Pemerintah tidak membangun kapasitas 100 GW tersebut sekaligus. Pembangunan dilakukan dalam tiga tahap dengan rincian Tahap I sebesar 17 GWp, Tahap II sebesar 18 GWp, dan Tahap III sebesar 30 GWp.
Pada tahun 2026 ini, target pembangunan PLTS baru mencapai 30 GW. Angka tersebut berjalan beriringan dengan penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berkapasitas 13 GW.
Indonesia sebenarnya memiliki potensi energi surya yang melimpah, mencapai 3.294 GWp. Namun, hingga April 2026, kapasitas terpasang baru menyentuh angka sekitar 1,5 GWp. Artinya, baru 0,04 persen potensi yang termanfaatkan.
Kesenjangan ini yang coba dijembatani pemerintah lewat proyek PLTS 100 GW. Selain membangun pembangkit skala besar, aliran investasi juga diarahkan pada sektor manufaktur baterai, jaringan transmisi, hingga penguatan industri panel surya dalam negeri.
Percepatan transisi energi tidak hanya menyasar proyek skala besar. Sepanjang 2025, pemerintah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang terdiri dari 12 PLTS dan 3 PLTMH dengan nilai investasi Rp103,3 miliar. Fasilitas ini melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum.
Memasuki 2026, pembangunan berlanjut di 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan alokasi anggaran Rp450,2 miliar. Targetnya, 4.259 rumah tangga bakal menikmati listrik dari matahari. Di saat yang sama, tiga PLTMH baru dibangun dengan nilai Rp50,4 miliar untuk melayani 464 rumah tangga.
Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) juga sukses memberikan akses listrik gratis kepada 220.845 rumah tangga kurang mampu. Secara keseluruhan, Program Listrik Desa kini menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi.
Pemerintah optimistis proyek ini bukan sekadar urusan energi. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, seluruh program ketenagalistrikan nasional diperkirakan bakal menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan kerja baru. Lebih dari 760 ribu di antaranya merupakan lapangan kerja ramah lingkungan (green jobs).
Prasetyo memungkasi, pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp akan terus dikawal secara bertahap dan terukur, sejalan dengan komitmen mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif di bidang energi.