BALI — Kenaikan alokasi ini terbilang signifikan di tengah tekanan fiskal yang masih berlanjut. Dalam dokumen RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan subsidi untuk tiga komoditas utama: bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp28,7 triliun, LPG tabung 3 kilogram Rp114,1 triliun, dan listrik Rp130,1 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, menyebutkan bahwa pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS ikut menentukan besaran subsidi. "Juga nilai tukarnya juga mempengaruhi karena asumsi nilai tukarnya juga mempengaruhi itu semua kan," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Selain kurs, Erani menjelaskan bahwa harga minyak dunia yang tercermin dalam asumsi Indonesia Crude Price (ICP) serta kuota penyaluran energi bersubsidi menjadi variabel penentu lainnya. "Jadi nanti kalau sudah betul-betul diketok pada bulan September atau Oktober kita bisa ini ya. Kan kalau soal subsidi itu kan tergantung dari kuotanya nanti, tergantung dengan harga minyak internasional, ICP-nya, ada beberapa variabel lain yang itu bisa mempengaruhi besar kecilnya atau bertambah berkurangnya subsidi," jelasnya.
Komposisi anggaran menunjukkan pergeseran beban fiskal yang menarik. Subsidi listrik menjadi pos terbesar dengan Rp130,1 triliun, disusul LPG 3 kg yang mencapai Rp114,1 triliun. Keduanya jauh melampaui subsidi BBM yang hanya dialokasikan Rp28,7 triliun.
Pola ini mengindikasikan bahwa pemerintah lebih banyak menahan harga jual eceran untuk komoditas yang dikonsumsi langsung rumah tangga, sementara penyesuaian harga BBM nonsubsidi sebelumnya telah mengurangi beban APBN. Namun, tekanan nilai tukar tetap membuat tagihan impor LPG dan komponen pembangkit listrik ikut membengkak.
Dengan total Rp272,945 triliun, postur subsidi energi 2027 akan kembali menguji ruang fiskal pemerintah. Kenaikan 20,1% ini terjadi saat pemerintah juga harus menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Artinya, pemerintah harus mencari kompensasi dari sisi pendapatan atau efisiensi belanja lain.
Bagi masyarakat, angka ini menjadi sinyal bahwa harga energi bersubsidi kemungkinan besar tidak akan berubah signifikan tahun depan. Namun, jika rupiah terus terdepresiasi dan ICP melonjak, pemerintah bisa saja me