BALI — Pelindo tidak ingin bekerja sendiri dalam menyusun rencana besar ini. Dengan melibatkan berbagai elemen, perusahaan pelat merah itu memastikan setiap langkah pembangunan memenuhi aspek lingkungan dan sosial. Pertemuan yang digelar di Belawan ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, KSOP Utama Belawan, hingga tokoh masyarakat dan kelompok nelayan.
Dengan mendengarkan langsung masukan dari warga dan nelayan, diharapkan nantinya tidak ada lagi kesenjangan antara rencana korporasi dan kebutuhan masyarakat. Proses ini juga menjadi ruang dialog untuk menyamakan persepsi, sehingga potensi konflik di lapangan bisa diminimalisir sejak dini.
Kawasan pelabuhan yang terus bertumbuh memang harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Lewat konsultasi ini, Pelindo tidak hanya mengejar target operasional, tetapi juga membangun kepercayaan publik bahwa setiap pembangunan fisik akan diiringi tanggung jawab lingkungan yang jelas.
Masukan yang terkumpul dari konsultasi publik ini akan menjadi bahan utama dalam dokumen AMDAL. Setelah dokumen tersebut rampung dan mendapatkan persetujuan, barulah proses pembangunan fisik dapat berjalan. Artinya, apa yang dibahas pada Kamis lalu bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi bagi kelancaran proyek dalam beberapa tahun ke depan.
Langkah Pelindo ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur skala besar tidak lagi bisa berjalan sendiri. Di era di mana isu lingkungan dan sosial menjadi sorotan, proses yang partisipatif justru menjadi kunci agar proyek berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Kini, semua pihak tinggal menunggu hasil final AMDAL yang diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak.