BALI — Kementerian Sosial bersama PT Pos Indonesia menyepakati penguatan sinergi untuk merancang skema penyaluran bantuan sosial dan pembukaan rekening kolektif bagi penerima manfaat. Pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Muhammad Iskandar Kunaefi berlangsung di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Skema baru ini diharapkan mempercepat pencairan bansos, namun masih menunggu payung hukum berupa Peraturan Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menekankan bahwa PT Pos akan merancang skema penyaluran yang lebih efisien melalui pembukaan rekening kolektif (burekol) secara langsung. Dengan begitu, proses pencairan bansos diharapkan berjalan lebih cepat dibanding mekanisme yang berlaku saat ini.
Gus Ipul berharap skema baru itu nantinya dituangkan dalam kebijakan berupa Peraturan Presiden (Perpres). Regulasi tersebut diperlukan sebagai payung hukum yang sah agar pelaksanaan penyaluran tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Dua Skema Penyaluran yang Berlaku Saat Ini
Selama ini, penyaluran bansos dijalankan melalui dua jalur, yakni bank himbara dan PT Pos Indonesia. Masing-masing memiliki mekanisme berbeda yang menentukan bagaimana penerima manfaat mengakses bantuannya.
Melalui bank himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN), dana disalurkan secara otomatis menggunakan sistem payroll dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan. Prosesnya dimulai dari validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan desil kemiskinan oleh Kemensos.
Setelah data dikirim ke bank, transfer diproses otomatis melalui server tanpa campur tangan manual, begitu perintah bayar seperti SP2D atau SI diterbitkan. Penerima manfaat kemudian dapat menarik dana melalui ATM, kantor cabang, atau agen bank resmi terdekat.
Mekanisme Penyaluran via PT Pos Indonesia
Jalur kedua, penyaluran melalui PT Pos Indonesia, dimulai dengan penerima manfaat menerima surat undangan resmi dari petugas, desa, atau kelurahan. Surat itu memuat jadwal, lokasi pengambilan, serta besaran nominal bantuan yang akan diterima.
PT Pos menerapkan sistem berbasis teknologi untuk memastikan bantuan tepat sasaran, termasuk pengenalan wajah (face recognition) dan pemindaian barcode pada undangan. Bantuan dapat diambil langsung di Kantor Pos terdekat atau melalui komunitas yang telah dikoordinasikan, misalnya di kantor kelurahan atau kecamatan.
Mengapa Skema Baru Diperlukan
Direktur Utama PT Pos Indonesia Muhammad Iskandar Kunaefi menyatakan pihaknya siap menyusun skema baru untuk mendukung penyaluran bansos dan pembukaan rekening kolektif. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kemensos karena terus menjalin kolaborasi dengan PT Pos Indonesia.
Iskandar baru genap dua bulan menjabat sebagai Dirut PT Pos. Dukungan yang ia nyatakan menjadi sinyal bahwa perusahaan pelat merah itu akan terlibat lebih jauh dalam proses penyaluran bantuan ke depan.
Yang Perlu Dicermati Penerima Manfaat
Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian resmi mengenai besaran bantuan, jadwal pencairan, maupun daftar penerima dalam skema baru tersebut. Payung hukum berupa Perpres juga masih dalam tahap usulan, sehingga pelaksanaannya belum bisa dipastikan kapan dimulai.
Penerima manfaat yang statusnya sudah terdaftar di DTKS disarankan menunggu pengumuman resmi dari Kemensos atau pemerintah daerah setempat. Informasi valid hanya disampaikan melalui kanal resmi Kemensos, dinas sosial, dan kantor kelurahan atau desa.
Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan bansos dengan imbalan uang. Pengaduan terkait penyaluran dapat disampaikan ke layanan resmi Kemensos, sementara modus penipuan atau pungutan liar sebaiknya dilaporkan ke aparat setempat.
