DENPASAR — Konser bertajuk "Dari Tapak Untuk Keadilan Antar Generasi, Selamatkan Alam Bali dan Lawan Proyek-Proyek Perusak Lingkungan" menjadi panggung seruan itu. Tiga organisasi menuntut Gubernur Bali dan DPRD Bali segera mengevaluasi tata kelola pariwisata pulau. Evaluasi dinilai mendesak karena alih fungsi lahan dan krisis air terus berlangsung.
Alih Fungsi Lahan Capai 1.125 Hektare per Tahun
Direktur WALHI Bali A. A. Gede Surya Sentana menyatakan keadilan ekologis di Bali belum sepenuhnya tercapai. Ia memaparkan bahwa tata kelola lingkungan dan pariwisata yang buruk memicu fenomena overtourism. Dampaknya, alih fungsi lahan pertanian mencapai sedikitnya 1.125 hektare setiap tahun.
Sentana juga mengutip penelitian Cole yang menunjukkan sebagian besar hotel di Bali masih bergantung pada air tanah. Hotel berbintang membutuhkan minimal 800 liter air per kamar per hari. Sementara hotel nonbintang sekitar 250 liter per kamar per hari.
"Masalah ini adalah hal serius dan tantangan pulau Bali kedepan," jelasnya.
Setengah Sampah Bali Menumpuk di Empat Kabupaten Wisata
Sentana mengutip Humas BRIN soal kontribusi sektor pariwisata terhadap timbulan sampah di Bali. Sumbernya dari wisatawan dan operasional hotel, restoran, kafe, pengelolaan kawasan wisata, hingga perawatan lanskap.
Lebih dari separuh sampah Bali berada di empat daerah utama: Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Keempat wilayah itu menjadi pusat kegiatan wisata dengan banyak hotel, restoran, dan fasilitas pendukung.
"Jangan sampai pariwisata yang telah menghidupi Bali justru akan mengancam kehidupan Masyarakat Bali kedepanya," tegasnya.
Seruan Moratorium dan Peran Kaum Muda
I Gusti Made Putra Triana dari Komunitas Public Enemy menyerukan moratorium pariwisata di Bali. Tujuannya menghentikan krisis lahan dan krisis air. Ia juga menuntut penghentian proyek yang merampas hak atas tanah, air, dan pesisir.
Kepada kaum muda Bali, Putra Triana meminta mereka memakai pengetahuan untuk membela kehidupan masyarakat. Ia mendorong anak muda memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan menghentikan kolonialisme hijau. "Masa depan tidak menunggu," ujarnya.
Keadilan Ekologis sebagai Kompas Moral
Kepala Divisi Kaderisasi dan Pendidikan FRONTIER-Bali I Gusti Made Alit Permana Putra menyebut keadilan ekologis sebagai gagasan sekaligus kompas moral. Gagasan itu menempatkan manusia, alam, dan generasi mendatang dalam satu kesetaraan.
Keadilan ekologis diperingati setiap 20 September. Peringatan itu merespons darurat krisis iklim dan kerusakan alam di Indonesia. "Mari tegakkan keadilan ekologis di Pulau Bali," teriaknya.
Konser tersebut menggandeng sejumlah band: The Red Man, The Crass, Genk HC, dan High Quality V2. Acara juga diramaikan penampilan seniman dalam pajang karya, antara lain Mang Ana, Anggi, Yan Camille, Dede Sudarmitha, Tu Angga, Adiva, Mdgegeartha, dan Mang Cenk.
