DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali memulai langkah konkret mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di kawasan Selat Nusa Penida. Gagasan ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Penataan Ruang Laut Berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) yang digelar di Denpasar, Jumat.
Gubernur Bali Wayan Koster menyebut ide tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan energi dari luar provinsi. Saat ini kebutuhan listrik Bali berkisar 1.300 MW hingga 1.400 MW, di mana 400 MW masih dipasok dari jaringan interkoneksi kabel bawah laut PLTU Paiton di Jawa Timur.
Potensi Arus Laut Nusa Penida Capai 376,8 MW
Prof Dwi Susanto dari Maryland University yang turut mengkaji potensi ini menyebut selat-selat di sekitar Nusa Penida memiliki energi arus laut yang besar. Tiga selat di kawasan itu diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 376,8 MW.
“Lebih dari cukup untuk menjadikan Nusa Penida mandiri energi, walaupun pembangunannya akan bersifat modular menyesuaikan dengan kebutuhan,” ujar Prof Dwi Susanto dalam forum tersebut.
Bali Kejar Target Mandiri Energi Bersih
Gubernur Koster menilai sangat riskan jika Bali yang menjadi destinasi wisata utama dunia masih bergantung pada pasokan energi dari luar. Konsumsi energi di Bali terus meningkat setiap tahun akibat pertumbuhan industri dan pariwisata.
“Saya sudah menangkap idenya dan ini memang sangat kita perlukan, ternyata kita memiliki potensi besar, ini harus kita manfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat Bali,” kata Koster.
Pemprov Bali telah melakukan sejumlah langkah untuk mendorong bauran EBT. Selain PLTAL, percepatan pemasangan PLTS Atap secara massal pada gedung pemerintahan, hotel, dan bangunan komersial terus digenjot. Pembangunan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) juga didorong untuk mengatasi krisis sampah perkotaan sekaligus menambah pasokan listrik.
Dirjen KKP Dorong Implementasi di Daerah Lain
Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Kartika Listriana yang hadir melalui sambungan zoom menyampaikan harapannya agar pengembangan EBT laut di Bali bisa menjadi percontohan. Jika sukses diterapkan di Pulau Dewata, skema serupa dapat diimplementasikan di daerah lain di Indonesia.
FGD ini digagas bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kajian dari Institut Teknologi Bandung (ITB) di bawah koordinasi Prof Dwi Susanto. Pemprov Bali berharap hasil kajian ini bisa segera ditindaklanjuti dengan studi kelayakan dan perencanaan teknis di lapangan.
