DENPASAR — Jumlah ASN di lingkungan Pemprov Bali terus menyusut drastis. Berdasarkan data terbaru, per Juni 2026, total pegawai aktif hanya tinggal 20.991 orang setelah gelombang pensiun massal dalam beberapa bulan terakhir.
20 Jabatan Pimpinan Tinggi Tanpa Penghuni
Dampak paling terasa dari penyusutan ini adalah melonjaknya jumlah jabatan kosong. Sebanyak 20 posisi pejabat struktural, mulai dari eselon II hingga eselon IV, saat ini tidak memiliki penghuni tetap. Kekosongan ini tersebar di beberapa dinas dan badan yang membutuhkan pengambil keputusan segera.
Sejumlah posisi kritis terpaksa diisi oleh pelaksana tugas (Plt.) yang merangkap dari unit lain. Kondisi ini dinilai kurang ideal karena rentan menimbulkan tumpang tindih wewenang dan memperlambat proses birokrasi.
Mengapa Angka Pensiun Melonjak?
Fenomena pensiun massal ini bukan tanpa sebab. Dalam lima tahun terakhir, Pemprov Bali menghadapi bonus demografi ASN yang memasuki masa purna tugas secara bersamaan. Banyak pegawai yang diangkat pada era 1990-an kini mencapai batas usia pensiun (BUP).
“Kami mencatat tren ini sudah mulai terlihat sejak 2024 dan puncaknya terjadi pada awal 2026,” ujar seorang pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bali yang enggan disebutkan namanya. Ia menambahkan bahwa rekrutmen ASN baru belum mampu mengejar laju pensiun.
Dampak ke Pelayanan Publik dan Roda Pemerintahan
Krisis pegawai ini langsung berimbas pada operasional pelayanan. Beberapa unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan dinas sosial mengalami penurunan kecepatan layanan karena kekurangan staf teknis. Proses verifikasi berkas perizinan dan pencairan bantuan sosial dikeluhkan molor.
Di sisi lain, beban kerja ASN yang tersisa justru bertambah. Mereka harus merangkap tugas dari rekan-rekan yang telah pensiun tanpa tambahan insentif yang signifikan. Hal ini berpotensi menurunkan produktivitas dan memicu kelelahan kerja.
Apa Langkah Pemprov Selanjutnya?
Pemerintah Provinsi Bali tengah mengajukan usulan formasi tambahan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Usulan itu mencakup kebutuhan ASN baru untuk mengisi posisi yang kosong, terutama di sektor teknis dan pelayanan langsung ke masyarakat.
Selain rekrutmen, Pemprov juga mempertimbangkan kebijakan mutasi dan promosi internal untuk mengisi jabatan struktural yang kosong. Namun, langkah ini hanya bersifat sementara karena jumlah kandidat internal yang memenuhi syarat juga terbatas. Rapat koordinasi lintas dinas dijadwalkan pekan depan untuk membahas solusi jangka panjang.
