BALI — Riset yang didukung Pemerintah Australia melalui program KONEKSI itu menyasar kaum muda di Jakarta, Pekalongan, dan Pontianak. Hasilnya, sebagian besar responden belum memiliki literasi politik yang memadai untuk mengaitkan bencana ekologis yang mereka alami sehari-hari dengan kegagalan kebijakan dan tata kelola iklim.
Banjir Rob dan Cuaca Ekstrem Jadi Keseharian yang Dinormalisasi
Siti Nafisaturrobiah, santri perempuan di Pekalongan, menceritakan rutinitasnya terganggu banjir rob yang kerap naik sejak Oktober hingga Januari. “Rasanya sedih, sebab terkadang masih rajin ingin mengaji dan lagi semangat belajar. Kalau banjir datang otomatis Majelis dan kelas belajar terganggu,” katanya.
Hal serupa dialami Nur Alam Hidayatullah di Pontianak. Ia harus siap bangun pagi dengan air rob yang tiba-tiba tinggi, bermain di cuaca panas menyengat, dan menghirup polusi dari asap pabrik serta kebakaran hutan. Studi mencatat, dampak ini kerap dinormalisasi—anak-anak di Pontianak bahkan bermain air saat kampungnya dilanda banjir rob.
Disabilitas Netra Hadapi Risiko Ganda saat Cuaca Ekstrem
Gressia Carolina, perempuan muda dengan disabilitas netra di Jakarta, mengaku kondisi cuaca ekstrem menjadi medan berbahaya. “Saat hujan deras tiba-tiba turun, aku dan teman-teman netra harus tergesa-gesa mencari tempat berteduh dalam kondisi jalanan yang licin dan pandangan yang terbatas,” ujarnya. Jika berujung banjir, aktivitas kuliah dan kegiatan sehari-hari lumpuh total.
Vivi, seorang pemuda dari kelompok terpinggirkan di Jakarta, menambahkan kesulitan menyampaikan aspirasi ke pemerintah daerah terkait penebangan pohon yang menghilangkan area teduh. Kualitas air tanah di kampungnya juga tercemar limbah perusahaan minyak dan gas.
Modul Edukasi Dorong Kaum Muda Pahami Kebijakan Iklim
Menanggapi temuan itu, Puskapa dan ANU merancang modul pendidikan 'Lab Aksi Iklim' yang tidak sekadar menjelaskan sains perubahan iklim, tetapi juga mengajak kaum muda memahami kebijakan, tata kelola, dan sistem politik yang memengaruhinya. Modul ini mendorong peserta mengenali hak mereka sebagai kelompok rentan dan terlibat aktif dalam penanganan iklim.
Direktur Pendidikan Tinggi, Pengetahuan dan Teknologi Kementerian PPN/Bappenas, Endang Sulastri, menegaskan peran strategis kaum muda menuju Indonesia Emas 2045. “Bukan hanya sebagai kelompok yang paling terdampak, tetapi juga sebagai agen perubahan yang menentukan arah pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan,” katanya.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan KemenkoPMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengingatkan perubahan paradigma. “Anak tidak boleh hanya dipandang sebagai kelompok rentan yang dilindungi, tetapi sebagai pemilik hak, pemilik suara, dan bagian penting dalam solusi,” ucapnya.
