TABANAN — Sebanyak 2.225 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Tabanan telah tercatat mendaftar dalam program Digitalisasi Perlindungan Sosial per 8 Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 97,08 persen atau 2.160 KK melakukan pendaftaran melalui agen yang telah ditunjuk pemerintah daerah. Angka ini menunjukkan peran vital agen sebagai jembatan antara warga dan sistem bansos digital.
Mengapa Keakuratan Data Jadi Prioritas?
Sekretaris Daerah Tabanan, I Gede Susila, menegaskan bahwa kualitas data adalah kunci utama keberhasilan program bansos. Ia menyebut digitalisasi bertujuan meminimalkan kesalahan sasaran, baik berupa inclusion error (warga tidak mampu justru tidak terdata) maupun exclusion error (warga mampu malah menerima bantuan). “Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kualitas data,” ujar Susila dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring pada Rabu (8/7).
Data Terbaru: Berapa yang Layak dan Belum Memenuhi Syarat?
Berdasarkan data dari dashboard Perlinsos Tabanan, untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tercatat 1.090 keluarga (51,81 persen) berpotensi layak menerima bantuan. Sementara itu, 1.008 keluarga (47,91 persen) belum memenuhi kriteria yang ditetapkan, dan enam data masih dalam proses verifikasi. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), dari 1.978 pendaftar, sebanyak 824 keluarga (41,66 persen) dinyatakan berpotensi layak, sedangkan 1.148 keluarga (58,04 persen) belum memenuhi syarat.
Peran 818 Agen di Lapangan
Pemkab Tabanan telah membentuk dan menetapkan 818 agen Perlinsos melalui Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/738/03/HK/2026. Mereka bertugas membantu proses registrasi warga, melakukan verifikasi lapangan, dan memutakhirkan data. Sekda meminta seluruh camat, perbekel, dan perangkat desa untuk terus bersinergi dengan para agen agar proses sosialisasi dan pendataan berjalan optimal selama masa pilot project.
Bali: Satu-Satunya Provinsi yang Uji Coba Penuh
Provinsi Bali dipercaya pemerintah pusat sebagai pilot project nasional Digitalisasi Perlindungan Sosial. Bali menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi program secara menyeluruh. Sistem ini mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk menciptakan penyaluran bansos yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Tabanan optimistis mampu menyukseskan reformasi tata kelola bansos ini. Pendataan yang valid dan mutakhir diharapkan memastikan setiap bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. (c/kb)
