DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali resmi memosisikan pendekatan Ekonomi Kerthi Bali sebagai haluan baru pembangunan daerah. Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta menyatakan bahwa seluruh sektor strategis mulai dari pertanian organik, energi bersih, hingga pariwisata budaya dan wellness tourism akan menjadi prioritas utama investasi.
“Investasi di Bali tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan,” ujar Giri Prasta di hadapan peserta rapat.
Empat Sektor Prioritas dalam Ekonomi Kerthi
Dalam paparannya, Wagub merinci empat sektor yang menjadi tulang punggung transformasi ekonomi Bali. Pertama, pariwisata budaya bermartabat dengan penguatan kualitas destinasi dan promosi internasional. Kedua, ekonomi kreatif dan digital yang didorong melalui ekosistem inovasi dan perluasan akses pasar.
Ketiga, pertanian organik yang diintegrasikan dengan industri berbasis budaya lokal. Keempat, energi bersih melalui program Bali Mandiri Energi yang menargetkan pengurangan ketergantungan pada energi fosil dan percepatan Nir Emisi Karbon (Net Zero Emission) dengan optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.
Infrastruktur Ramah Lingkungan Jadi Penopang
Untuk mendukung seluruh agenda tersebut, pemprov memperkuat konektivitas ekonomi lewat pembangunan infrastruktur transportasi ramah lingkungan. Langkah ini mencakup pembangunan jalan baru dan underpass, pengembangan pelabuhan di Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Selatan, serta integrasi antar moda transportasi publik modern.
Giri Prasta menambahkan, kebijakan ini diperkuat melalui pengembangan ekosistem investasi satu pintu, akselerasi digital, dan pemetaan peluang investasi prioritas yang sesuai dengan karakteristik Bali. “Seluruh sektor ini harus saling bersinergi untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh, unggul, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
DPD RI: Daerah Harus Jadi Subjek, Bukan Lokasi Proyek
Pada forum yang sama, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional hanya akan berhasil jika daerah ditempatkan sebagai subjek utama. Ia menekankan sinergi antara kebijakan pusat dan kebutuhan nyata daerah harus menjadi prioritas.
“Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan membangun sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata yang dihadapi daerah,” ujar Hemas.
Ia juga mengkritik ukuran keberhasilan investasi yang kerap hanya dilihat dari nilai realisasi. Menurutnya, investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, memperkuat pelaku usaha, serta mendorong pemerataan kesejahteraan.
Langkah Konkret Pasca-Rapat Konsultasi
Melalui forum konsultasi ini, DPD RI berharap lahir langkah konkret yang menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional. Pemerintah Provinsi Bali sendiri telah menyiapkan peta jalan implementasi Ekonomi Kerthi yang akan dievaluasi secara berkala bersama para pemangku kepentingan.
Giri Prasta memastikan bahwa seluruh investasi yang masuk ke Bali ke depan akan difilter melalui prinsip keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. “Bali tidak boleh kehilangan jati diri di tengah gempuran investasi,” pungkasnya.
