DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster mengakui capaian pendaftaran digitalisasi bansos di provinsinya masih belum memuaskan. Hal itu diungkapkan di sela Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di Denpasar, Rabu.
Menurut Koster, lambatnya pendaftaran terjadi karena selama dua pekan terakhir masyarakat Bali masih fokus menjalankan rangkaian hari raya. “Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” ujarnya dalam keterangan pers.
Target Rampung Sebelum Kunjungan Presiden
Koster menargetkan tahap pendaftaran selesai paling lambat akhir Juli 2026. Ia optimistis target tersebut bisa lebih cepat tercapai lantaran wilayah Bali tidak besar dan jumlah warga tidak terlalu banyak. Untuk mempercepat proses, ia meminta dukungan agen pendamping dalam jumlah memadai agar bisa menjangkau hingga tingkat banjar.
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu juga membahas rencana kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara dijadwalkan meninjau progres pelaksanaan percontohan digitalisasi bansos di Surabaya dan Bali pada Juli mendatang.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Kami akan menyiapkan kunjungan Bapak Presiden dengan sebaik-baiknya,” kata Koster.
Percontohan Digitalisasi untuk 43 Kabupaten/Kota
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan rakor digelar untuk mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI). Program ini juga merupakan perluasan percontohan digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten/kota. Tito berharap percepatan ini menjadi cikal bakal Government Technology (GovTech).
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi semua pihak yang mendukung pelaksanaan program. Ia meminta kepala daerah di wilayah percontohan menjaga kekompakan agar target pendaftaran segera tercapai. “Paling lambat saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” ujarnya.
