DENPASAR — Bali menjadi satu dari 43 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai percontohan program digitalisasi bansos oleh pemerintah pusat. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, meskipun ia mengakui capaian jumlah pendaftar sejauh ini masih belum memuaskan.
Hambatan Hari Raya dan Strategi Percepatan
Menurut Gubernur Koster, rendahnya angka pendaftar dalam dua pekan terakhir disebabkan oleh banyaknya hari raya yang berlangsung di Bali. "Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (30/6/2026).
Untuk mengejar ketertinggalan, Gubernur Koster meminta dukungan tambahan agen pendamping agar proses pendaftaran bisa menjangkau hingga tingkat banjar. "Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat," imbuhnya.
Rakor Dipimpin Mendagri, Target Rampung Akhir Agustus
Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu membahas rencana kunjungan kerja Presiden RI ke Surabaya dan Bali pada Juli mendatang untuk meninjau progres piloting. Tito menekankan bahwa percepatan digitalisasi perlindungan sosial ini diharapkan menjadi cikal bakal Government Technology (GovTech).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir secara khusus mengapresiasi keseriusan Provinsi Bali. "Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat," ujar Luhut.
Digitalisasi Bansos: Tepat Sasaran dan Akuntabel
Gubernur Koster menilai program digitalisasi bansos sangat penting dan harus segera diterapkan. "Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini," pungkasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
