DENPASAR — Dua rekomendasi utama yang diserahkan Pansus TRAP DPRD Bali kepada Pemprov Bali berkaitan dengan temuan di kawasan BTID dan vila di Pejarakan, Buleleng. Kepastian tindak lanjut ini disampaikan setelah rapat paripurna ke-41 DPRD Bali pada Jumat (19/6).
Mengapa Rekomendasi Ini Baru Akan Ditindaklanjuti dengan Kajian Teknis?
Pemprov Bali menegaskan tidak akan serta-merta menjalankan rekomendasi tersebut. Sebelum langkah konkret diambil, pemerintah daerah akan melakukan kajian teknis mendalam dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Langkah ini ditempuh untuk memastikan setiap tindakan yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Proses Penyerahan Diwarnai Perdebatan Hingga Walk Out
Rapat paripurna yang seharusnya berlangsung khidmat justru memanas. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali yang juga Wakil Ketua Pansus TRAP, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka atau akrab disapa Gung Cok, menolak isi rekomendasi tersebut dibacakan di hadapan publik. Penolakan ini memicu perdebatan dengan pimpinan pansus lainnya.
Di sisi lain, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, bersama Sekretaris Pansus, I Dewa Nyoman Rai, bersikukuh agar rekomendasi dibacakan secara terbuka. Mereka menilai keterbukaan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban pansus kepada publik. Perbedaan pendapat yang tak kunjung menemui titik temu akhirnya berujung pada aksi walk out yang dilakukan oleh Fraksi Golkar.
Bukan Hanya Soal TRAP: Gubernur Koster Paparkan Strategi Pariwisata ke BKSAP DPR RI
Di hari yang sama, Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Gedung Kerta Sabha, Jaya Sabha, Denpasar. Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, bersama Wakil Ketua BKSAP Irine Yusiana Roba Putri ini mengangkat tema diplomasi parlemen untuk pariwisata berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster memaparkan kondisi terkini pariwisata dan perekonomian Bali pascapandemi Covid-19. Ia juga menekankan visi pariwisata Bali yang berkualitas dan berdaya saing global. Sementara itu, Ketua DPD ASITA Bali, I Putu Winastra, mendorong pemerintah pusat untuk menjadikan Bali sebagai laboratorium kebijakan nasional pariwisata berkelanjutan. Ia menyoroti sejumlah persoalan strategis seperti kemacetan, sampah, kualitas pengalaman wisatawan, hingga maraknya investasi asing di sektor usaha mikro.
Di sisi lain, aksesibilitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai terus diperkuat untuk mendukung target pariwisata kelas dunia. Berbagai upaya peningkatan infrastruktur telah dan sedang direncanakan untuk memperkuat peran bandara tersibuk kedua di Indonesia itu sebagai pintu gerbang utama wisatawan mancanegara.
