JAKARTA — Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh pihak membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Hal itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (26/5) pagi.
Koster menekankan digitalisasi bansos merupakan langkah strategis memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan di Bali. Menurutnya, validitas data menjadi faktor utama agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima bantuan secara adil dan transparan.
“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegas Koster yang mengikuti zoom meeting dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.
Bali Jadi Satu-Satunya Provinsi Percontohan Digitalisasi Bansos
Program digitalisasi bansos di Bali merupakan bagian dari transformasi digital nasional yang didorong pemerintah pusat. Koster menyebut Bali menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang dijadikan percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital, khususnya dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
“Bali satu-satunya provinsi yang dijadikan sebagai percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital terkait dengan proses dan mekanisme bantuan sosial khususnya penyaluran program PKH dan bantuan pangan,” ujar Koster.
8.416 Agen Disiapkan, Tugasnya Bantu Masyarakat di Desa
Untuk mendukung program tersebut, sebanyak 8.416 agen digitalisasi bansos telah disiapkan di seluruh wilayah Bali. Para agen ini nantinya bertugas membantu masyarakat dalam proses pengajuan bansos, mulai dari PKH hingga berbagai bantuan sosial lainnya.
“Di Bali ada sebanyak 8.416 agen. Mereka ini yang akan membantu masyarakat untuk mengajukan permohonan PKH maupun bantuan-bantuan sosial yang lainnya,” jelas Koster.
Koster meminta seluruh agen yang mengikuti bimbingan teknis mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya secara detail, terukur, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat di wilayah masing-masing. “Karena sudah pasti warga yang akan mendapat bantuan ini kebanyakan berada di desa,” tegasnya.
Transformasi Digital Akan Diperluas ke Seluruh Tata Kelola Pemerintahan
Koster menambahkan, transformasi digital yang saat ini diterapkan pada sektor bansos ke depan akan terus dikembangkan secara lebih luas dan komprehensif dalam tata kelola pemerintahan di Bali. “Ke depan akan kita kembangkan jadi penyelenggaraan berbasis digital secara lebih komprehensif, tidak terbatas hanya pada bantuan sosial,” katanya.
Untuk menyukseskan program tersebut, Koster kembali menegaskan agar data penerima bansos harus akurat. Hal itu penting untuk menuntaskan masalah kemiskinan terutama di Bali. Menurutnya, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah. “Kolaborasi diperlukan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Bappenas: Keberhasilan Bali Jadi Contoh Nasional
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Tirta Sutedjo menyampaikan terima kasih atas komitmen dan dukungan penuh Gubernur Bali dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos di Provinsi Bali. Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang melaksanakan uji coba dengan diikuti oleh seluruh kabupaten/kota.
“Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, namun atas dukungan Gubernur Bali beserta jajaran serta agen di lapangan acara bisa berjalan lancar. Melalui momentum ini, kami berharap kesejahteraan di provinsi Bali bisa kita upayakan bersama untuk ditingkatkan,” imbuhnya.
Tirta menambahkan, masyarakat miskin dan rentan yang sebelumnya belum mendapatkan bansos diharapkan melalui skema on demand yang diuji cobakan dapat meregistrasi bantuan sosial secara mandiri. “Provinsi Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dengan perlindungan dan jaminan sosial lainnya khususnya program kesehatan, program Indonesia Pintar serta program peningkatan pendapatan,” tutupnya.
