BADUNG, BAROMETERBALI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali terus mendorong KPU Kabupaten Badung memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Komitmen ini diwujudkan melalui pendampingan langsung KPU Bali kepada KPU Badung dalam tahapan wawancara evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Agenda tersebut berlangsung pada Rabu (2/9/2026).
Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, hadir bersama jajaran untuk memberikan dukungan. Kehadirannya memastikan KPU Badung siap memaparkan capaian dan inovasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
Lidartawan menegaskan pembangunan Zona Integritas tidak boleh dimaknai sekadar proses administratif untuk mengejar predikat. ZI harus menjadi bagian dari perubahan budaya kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pembangunan Zona Integritas jangan hanya berhenti pada pemenuhan administrasi. Yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai integritas itu benar-benar menjadi budaya kerja dan kemudian dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang semakin baik,” ujarnya.
Dalam tahapan wawancara tersebut, KPU Badung memaparkan sejumlah inovasi unggulan yang menjadi diferensiasi dalam penguatan tata kelola dan pelayanan.