BALI — Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, menyatakan bahwa pemahaman atas dampak ekonomi pembangunan ibu kota baru tidak bisa dilakukan secara parsial. "Kajian mengenai dampak ekonomi pembangunan ibu kota baru Indonesia pada wilayah sekitar terus dilakukan," ujarnya di Penajam Paser Utara, Senin.
Menurut Mia, hasil kajian dan pemahaman berbasis data sangat diperlukan agar pembangunan IKN dapat terus diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi. Tanpa data yang akurat, dikhawatirkan kebijakan pengembangan kawasan tidak tepat sasaran.
Otorita IKN menekankan pentingnya analisis yang menyeluruh, tidak hanya terbatas pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Pulau Kalimantan secara keseluruhan menjadi fokus pengukuran dampak agar manfaat pembangunan terdistribusi secara adil.
Pendekatan ini mengoreksi asumsi awal yang kerap menyempitkan dampak IKN hanya pada lokasi fisik istana dan gedung pemerintahan. Otorita ingin memastikan bahwa proyek ini menjadi mesin pertumbuhan baru bagi Indonesia Timur.
"Sehingga dapat diketahui dampak ekonomi pembangunan IKN terhadap berbagai wilayah sekitarnya, termasuk Provinsi Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan, hingga berskala nasional," jelas Mia dalam pernyataan yang dikutip dari rilis resmi.
Dengan kajian ini, pemerintah ingin mengukur secara konkret seberapa besar proyek IKN mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja lokal, dan mendorong investasi di luar sektor konstruksi.
Pernyataan Mia menegaskan kembali narasi pemerintah bahwa IKN bukan proyek relokasi administratif semata. Pembangunan kota baru ini dirancang sebagai bagian dari strategi besar pemerataan ekonomi dan pengurangan beban Jawa.
Langkah Otorita IKN melakukan kajian komprehensif ini menjadi krusial di tengah sorotan publik mengenai efektivitas anggaran dan realisasi investasi. Data yang valid akan menjadi alat bagi pemerintah untuk meyakinkan investor dan masyarakat bahwa proyek ini memberikan nilai tambah ekonomi yang terukur.
Ke depan, hasil kajian tersebut diharapkan menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan turunan, terutama dalam pengembangan kawasan industri dan pusat pertumbuhan baru di Kalimantan Timur.