KLUNGKUNG — Laporan dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang sopir Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Klungkung dengan oknum anggota dewan resmi dicabut. Pencabutan laporan terjadi setelah kedua pihak sepakat berdamai melalui jalur kekeluargaan.
Proses mediasi digelar dengan pendampingan dari keluarga masing-masing pihak. Kesepakatan damai dicapai tanpa keterlibatan aparat penegak hukum secara formal.
Pencabutan laporan ini mengakhiri rangkaian proses hukum yang sempat bergulir di Polres Klungkung. Sopir Sekwan sebelumnya melaporkan oknum dewan atas dugaan penganiayaan yang terjadi di lingkungan kerja.
Peristiwa ini bermula dari insiden di Sekretariat DPRD Klungkung. Sopir Sekwan diduga menjadi korban tindakan kekerasan oleh oknum anggota dewan.
Belum ada keterangan resmi dari Polres Klungkung maupun Sekretariat DPRD mengenai detail kronologi kejadian. Namun, mediasi dinilai menjadi solusi terbaik untuk meredakan ketegangan di internal lembaga.
Kesepakatan damai diharapkan memulihkan hubungan kerja antara staf Sekwan dan anggota dewan. Lingkungan Sekretariat DPRD Klungkung disebut kembali kondusif setelah proses mediasi.
Pihak keluarga dari kedua belah pihak berperan sebagai penengah. Tidak ada tuntutan ganti rugi atau sanksi administratif yang diajukan pasca mediasi.
Penyelesaian secara kekeluargaan dipilih untuk menjaga hubungan baik antarpegawai di lingkungan DPRD. Proses hukum formal dinilai dapat memperpanjang konflik dan mengganggu kinerja lembaga.
Pencabutan laporan berarti kasus ini tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Polres Klungkung disebut telah menerima surat pencabutan laporan dari sopir Sekwan.