5 Dokumen Tanah di Bali Ini Tak Lagi Berlaku pada 2026, Investor Asing Wajib Konversi ke Sertifikat Elektronik

BALI — Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mempercepat transisi sistem registrasi tanah dari dokumen kertas ke sertifikat elektronik. Kebijakan ini berdampak langsung pada pemilik properti di Bali, termasuk investor asing yang memegang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan (HGB), maupun struktur kerja sama lainnya.

“Yang berubah menjadi elektronik itu aspek yuridisnya. Namun, aspek fisik tanahnya tetap ada secara fisik,” ujar Shamy Ardian, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, dalam keterangan resmi yang dikutip INBISNIS.ID.

5 Dokumen Kertas yang Harus Segera Di-upgrade Sebelum 2026

Bagi investor yang masih memegang properti di Bali berdasarkan dokumen-dokumen berikut, konversi menjadi sertifikat elektronik menjadi langkah wajib untuk menjaga legalitas aset:

• Girik, Petok D, atau Letter C: Catatan administrasi pajak tingkat desa yang bukan bukti kepemilikan hukum sah.
• Surat Keterangan Tanah (SKT): Surat pengakuan dari pihak desa yang tidak lagi memadai untuk transaksi hukum di masa depan.
• Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT): Dokumen pencatat riwayat tanah tanpa kekuatan hukum sebagai hak milik tetap.
• Akta Jual Beli (AJB) Lama yang Belum Registrasi: AJB yang disimpan pribadi tanpa pendaftaran ke BPN tidak memiliki proteksi jaminan negara.
• Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT): Dokumen sementara yang wajib dikonversi untuk digunakan dalam proses hukum atau bisnis selanjutnya.

Risiko Ketidakpatuhan: Jual, Waris, hingga Agunan Bank Terhambat

Tanpa sertifikat elektronik, status hukum properti menjadi rentan. Pemilik dapat menghadapi kesulitan serius saat menjual atau mengalihkan properti, memproses warisan, menggunakan tanah sebagai jaminan pinjaman bank, hingga membela diri terhadap klaim kepemilikan atau pemalsuan.

Direktur Jenderal SPPR, Virgo Eresta Jaya, dalam Rapat Pimpinan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN pada Rabu (14/01/2026) menyatakan, “Kita akan tingkatkan akurasi produk-produk lama. Saya harapkan tahun ini lebih dari separuh itu sudah memiliki tingkat akurasi yang kita nyatakan sebenarnya, yaitu sebanyak 25 juta hektare.”

Fakta Singkat: Transformasi Digital Sertifikat Tanah

• Sertifikat elektronik disimpan dalam database nasional terintegrasi, mengurangi risiko fisik seperti hilang, rusak, atau dipalsukan.
• Verifikasi kepemilikan dapat dilakukan secara instan, transparan, dan bebas dari manipulasi pihak ketiga.
• Target akurasi data tahun ini mencapai 25 juta hektare dari total produk lama yang dikonversi.

Panduan bagi Investor Global di Bali

Bagi komunitas ekspatriat dan investor global yang memiliki properti di Bali, langkah proaktif menyelaraskan dokumen dengan regulasi terbaru dinilai krusial. Proses konversi ke sertifikat elektronik menjadi jaminan bahwa modal yang ditanam aman di bawah perlindungan hukum negara, sekaligus memperkuat legalitas aset secara permanen di tengah pertumbuhan investasi properti di Pulau Dewata.