JAKARTA - Hampir sepuluh bulan sejak dimulai, pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire menunjukkan tren kemajuan yang konsisten.
Pekerjaan konstruksi Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah mulai dikerjakan sejak 20 Oktober 2025. Proyek ini ditangani Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, dengan kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dan nilai kontrak Rp355,36 miliar dari APBN.
Per catatan 9 Agustus 2026, progres fisik pembangunan sudah mencapai 36,90 persen dari keseluruhan pekerjaan. Kementerian PU membidik seluruh bangunan tersebut rampung dan siap difungsikan pada Desember 2026.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Sejalan dengan pembangunan gedung utama, pekerjaan penataan kawasan pusat pemerintahan turut digenjot sejak Desember 2025. Cakupannya mulai dari gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, sampai pekerjaan plambing dan elektrikal, dengan target tuntas Desember 2026.
Kementerian PU mencatat progres penataan kawasan kini sudah di angka 25,34 persen, dengan pekerjaan yang berjalan antara lain penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pembangunan pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.
Dari sisi aksesibilitas, kawasan ini berjarak sekitar 15,5 kilometer atau 30 menit perjalanan dari Bandar Udara Douw Aturure, dan sekitar 28,5 kilometer atau 60 menit dari pusat Kabupaten Nabire.
Konsistensi progres pembangunan ini menegaskan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif, sekaligus wujud semangat PU 608 dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua.
