DENPASAR — Manajemen PT Bali Turtle Island Development (BTID) tidak memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali. Ketidakhadiran ini memicu penjadwalan ulang agenda dewan untuk meminta klarifikasi terkait operasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan pentingnya pertemuan ini setelah sebelumnya dewan melakukan inspeksi mendadak ke Pulau Serangan. Sidak tersebut berujung pada instruksi penghentian sementara sejumlah proyek di dalam kawasan KEK karena diduga menabrak regulasi tata ruang dan perizinan yang berlaku.
Mantan Sekdes Serangan Ungkap Fakta Tukar Guling Lahan
Di tengah alotnya pemanggilan manajemen BTID, muncul fakta baru dari I Nyoman Kemu Antara, mantan Sekretaris Desa Serangan periode 2014-2019. Dalam keterangannya di hadapan Pansus, Kemu mengaku terlibat langsung dalam proses awal pengurusan lahan seluas 62 hektare sejak tahun 2014.
Kemu menyebut dirinya sempat diajak pihak BTID ke Jakarta untuk memperjuangkan permohonan lahan tersebut. "Saat itu disebut diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat," ujarnya saat memberikan kesaksian terkait proses tukar guling lahan yang kini menjadi bagian dari KEK Kura-Kura Bali.
Nasib 631 Guru Honorer Bali Menunggu Juknis Pusat
Beralih ke sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Bali kini tengah mengantisipasi dampak kebijakan penghapusan tenaga honorer di sekolah negeri pada 2027. Saat ini, tercatat ada 631 guru honorer yang masih aktif menopang kegiatan belajar mengajar di berbagai wilayah Bali untuk menutupi kekurangan tenaga ASN.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, menyatakan pihaknya belum bisa mengambil langkah taktis terkait status para guru tersebut. Pemprov Bali masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.
"Kami masih menunggu juknis dari pusat terkait tindak lanjut kebijakan tersebut," kata Budiasa. Ketidakpastian ini memicu kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik non-ASN yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di daerah.
Revitalisasi Pantai Kuta Digenjot di Tengah Tekanan Global
Kabupaten Badung merespons tekanan geopolitik global yang mulai berdampak pada sektor pariwisata dengan mempercepat pembenahan infrastruktur. Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menginstruksikan jajarannya untuk menggenjot revitalisasi Pantai Kuta agar ikon wisata tersebut tetap kompetitif.
Langkah konkret diminta segera dilakukan untuk memastikan estetika dan fasilitas publik di Pantai Kuta tidak menurun. Pemerintah Kabupaten Badung menilai perbaikan kualitas destinasi menjadi kunci utama untuk mempertahankan minat kunjungan wisatawan mancanegara di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Ruang Ramah Anak Hadir di Kawasan Pura Luhur Batukau
Sementara itu di Tabanan, upaya peningkatan fasilitas publik berbasis anak mulai menyasar kawasan tempat suci. Bunda PAUD Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, meresmikan Ruang Ramah Anak dan Taman Baca Bunda PAUD di kawasan Pura Luhur Batukau, Desa Wongaya Gede.
Kehadiran fasilitas ini bertujuan memberikan kenyamanan bagi keluarga yang sedang melaksanakan ibadah di Pura Batukau. Ruang tersebut dirancang untuk mengedukasi anak-anak melalui literasi sekaligus menyediakan area bermain yang aman di lingkungan pura.
